Pembentukan Kajari Bursel Ditunda

Namrole, Kompastimur.com

Pembentukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Buru Selatan (Bursel) sudah lama direncanakan, namun hingga saat ini belum direalisasikan.

Padahal, Tim Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dan Sekertaris Kabinet (Seskab) telah melakukan peninjauan lokasi pembangunan Kantor Kejari Bursel di Namrole pada tanggal 4 Oktober 2018 lalu.

“Pembentukan Kejaksaan Negeri Bursel masih ditunda,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Buru, Nelson Butar Butar kepada wartawan di Kantor Bupati Bursel, Senin (4/9).

Nelson mengaku bahwa dari hasil komunikasi antara dirinya dengan tim dari Kejagung, ternyata penundaan itu lantaran belum adanya pembentukan Polres di Kabupaten Bursel.

"Info yang saya dapat karena belum ada kesetaraan, Polres disini (Buru Selatan-red). Jadi, masih ditunda sambil menunggu terbentuknya Polres Bursel,” ucap Nelson.

Dimana, lanjutnya, jika sudah ada pembentukan Polres, maka pembentukan Kejari itu akan dilakukan nantinya berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres).

"Sehingga, apabila nanti adanya Polres Bursel, lanjutnya akan muncul Kepres untuk pembentukan Kejaksaan Negeri Bursel," jelas Nelson.

Sebelumnya diberitakan, Nelson mengatakan, pembentukan Kejari Bursel di Namrole siap dilakukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat di daerah ini.

Nelson menyampaikan hal tersebut kepada wartawan usai melakukan peninjauan lokasi pembangunan Kantor Kejari Namrole di Bursel, Rabu (4//10).

Diketahui, Tim Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dan Sekertaris Kabinet (Seskab) didampingi Kepala Kejaksaan Negeri Buru, Nelson Butar Butar selaku ketua tim mengunjungi Pemda Bursel untuk membicarakan pembentukan Kejari Bursel di Namrole.

Nelson bersama Tim Kejagung yakni, Seskab Purnomo Sucipto, Kepala Sub Bagian TU Biro Perekanan Kejagung RI Vivi Eka Fatma, didampingi Kepala Kejaksaan Penghubung Bursel, Devie Muskita.

Tim Kejagung melakukan rapat di ruang rapat Kantor Bupati bersama Pemda Bursel diwakili oleh Asisten I, Bernadus Waemesse dan Ketua DPRD Bursel, Arkilaus Soulisa. Hadir dalam rapat tersebut, sejumlah pimpinan SKPD lingkup Pemkab Bursel, Kabag Hukum A. Soumokil serta staf Dinas Tata Kota.

Pantauan media ini, dalam rapat, Pemda Bursel yang didukung oleh DPRD Bursel telah menyiapkan lahan seluas 2 hekter lebih untuk pembangunan Kantor Kejari serta rumah dinas untuk Kajari dan stafnya dengan jumlah anggaran Rp. 2.6 milyar.

Nelson mengatakan, apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi oleh Pemda Bursel untuk membangun Kantor Kejari di Namrole, berarti pihak Kejagung akan meneruskan ke Sesneg untuk pembentukan Kejari Bursel.

“Kalau lahannya sudah cukup memadai, cukup memadai. Kalau anggaran sudah cukup Rp. 2.6 milyar,” sebut Butar Butar.

Ditambahkan, pembentukan Kejari Bursel siap dibentuk di Kabupaten Bursel untuk menjawab kebutuhan masyarakat Bursel.

Sementara itu, Ketua DPRD Bursel, Arkilaus Solissa mengatakan, dirinya telah menyampaikan surat ke Kejagung RI untuk meminta agar Kejari dibangun di Kabupaten Bursel.

“Kami sangat membutuhkan Kejaksaan dan Polres di Bursel untuk melengkapi pemda dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan,” jelas Solissa.

Dikatakan, dirinya telah bertemu dengan Kapolres Buru kaitannya dengan persiapan pemda untuk pembebasan lahan dalam waktu yang tidak terlalu lama guna akan dibangunan Polres Bursel yang devinitif.

“Kami sangat membutuhkan dua instansi vertikal ini untuk melengkapi pemerintahan di daerah untuk pengurusan pemerintahan di daerah,” tuturnya.

Kehadiran Tim Kejagung, kata Solissa, telah memberikan angin segar untuk pembentukan Kejari di Bursel.

Disampaikan, semua kesiapan-kesiapan yang dibutuhkan dari Kejagung maupun dari Seskab, pihak DPRD telah berkordinasikan dengan Pemda untuk mengingatkan seluruh kelengkapan yang dibutuhkan.

“Kami berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama, apa yang kami inginkan agar Kejari di Bursel ini dapat terwujud,” harap Solissa. (KT-01)