SBT, Kompastimur.com
Terkait dengan dugaan korupsi belanja perjalanan dinas pada Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Aliansi Pemuda Anti Korupsi menggelar demonstrasi. Demo yang dipimpin oleh Sadam Sileuw ini berlangsung pada, Senin (21/2/2022).
Para pendemo tiba di Kantor Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten SBT pada pukul 13:45 WIT, dan melakukan orasi secara bergantian oleh para orator. Aksi ini dikawal secara ketat oleh pihak Polres Seram Bagian Timur. Kurang lebih satu jam melakukan orasi, para pendemo lansung meninggalkan halaman Dinas Pendidikan SBT untuk menuju Kejari SBT, tanpa menunggu tanggapan dari Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, Sidik Rumalowak yang saat itu berada diarena aksi.
Dalam aksi ini, pendemo menyampaikan dua poin tuntutan diantaranya, Mendesak Kejari SBT untuk memeriksa Sidik Rumalowak terkait dugaan anggaran perjalanan dinas luar daerah sebesar 917.000.000 dan Mendesak Bupati SBT evaluasi Sidik Rumalowak terkait dugaan kasus ini.
Ditemui wartawan di depan Kantornya, Rumalowak menjelaskan, anggaran perjalanan dinas terbagi jadi dua, yakni perjalanan Dinas Dalam Daerah dan perjalanan Dinas Keluar Daerah. Sementara untuk tahun anggaran 2019 yang disinggung dalam orasi para pendemo, Rumalowak menjelaskan, dirinya diberi tugas tambahan sebagai pelaksana tugas (Plt) pada Dinas Pendidikan pada tanggal 24 Maret 2020, dan saat itu banyak terjadi refocusing anggaran yang berdampak pada pengurangan kegiatan beserta pagunya.
"Kami jawab hanya ada beberapa saja, kami jawab sesuai dengan yang ditujukan ke kami. Saya disini pada tanggal 24 Maret 2020, dan terjadi refocusing," kata Rumalowak.
Lebih lanjut, Rumalowak yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini merincikan, untuk Tahun Anggaran 2020 belanja perjalanan dinas pada Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga sebesar Rp. 519 juta, dan anggaran tersebut digunakan untuk turun ke lapangan, turun saat ujian nasional serta kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kesiapan data untuk disajikan ke Kementerian.
"Perjalanan Dinas dalam daerah Rp. 400 juta, luar daerah Rp 199 juta. Ada rekomendasi BPK resmi berkaitan ada sekitar Rp. 40.000.000 yang Kami kembalikan," rincihnya.
Ketika ditanya terkait dengan benar atau tidaknya data yang disajikan Pendemo, Rumalowak mengatakan, apa yang disampaikan tidak benar bahkan dirinya bingung dengan angka-angka yang disebutkan.
"Yang jelas tidak benar, karena dari angkanya saja Kami sudah bingung, dari nomor rekening mana," tutup Rumalowak. (KT-FS)
0 komentar:
Post a Comment