Dinilai Gagal Pimpin Bursel, Bupati Tagop Didemo

Namrole, Kompastimur.com

Kendati sudah memimpin Kabupaten Buru Selatan (Bursel) hampir dua periode, namun Tagop Sudarsono Soulissa masih saja dinilai gagal memimpin daerah yang kental dengan budaya Kai Wait tersebut.

Tagop yang sejak lama doyan jalan-jalan keluar daerah ketimbang berada di daerah ini ditambah urusan politik istrinya, Safitri Malik Soulissa yang saat ini maju sebagai Calon DPR RI Dapil Maluku menambah volume rasa doyan jalan-jalan Tagop keluar daerah.

Tak terima dengan kondisi itu terus berlanjut. Tagop pun di demo oleh Forum Silaturahmi Pemuda Pelajar Mahasiswa Namrole (FORSIPPMAN) dan Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat (AMPERA) di Kantor Bupati Bursel maupun di DPRD setempat, Senin (11/03/2019) siang.

Aksi demo yang dilakukan ini turut mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian Polsek Namrole maupun Satpol PP Kabupaten Bursel.

Aksi demo yang dikoordinir oleh Rispan Lesnussa selaku Kordinator Lapangan (Korlap), bersama rekan-rekannya yakni, Abubakar Mahu selaku Ketua Ampera Maluku dan Umar Rifaldi Najar selaku Ketua Forsippman ini dilakukan dengan menggunakan megafon dan membawa sejumlah pamphlet bertuliskan “Bupati Buru Selatan Gagal Membawa Kemajuan Kab Bursel”, “Bupati dan DPRD Segera Mempercepat Proses Pengangkatan Wakil Bupati” dan “DPRD Krisis Tanggung Jawab”.

Umar Rifaldi Najar, Ketua Umum FORSIPPAM dalam orasinya mengecam keras Tagop lantaran lebih banyak berada di luar daerah ketimbang di Kabupaten Bursel dengan urusan tak jelas.

“Kami menuntut Bupati Tagop Soulissa jangan terlalu keluar daerah. Alasannya perjalanan dinas. Alasan apa, alasan perjalanan dinas omong kosong,” kecamnya.

Mereka turut mempertanyakan maksud keberadaan Tagop yang lebih banyak berada diluar daerah. Diantaranya lebih banyak berada di Ambon dan Jakarta, padahal Kantor Bupati Bursel ada di Namrole dan bukan di Ambon atau Jakarta.

"Negeri ini kata Tagop sudah maju, maju apa? maju kaleng-kaleng. Kabupaten ini di waktu malam seperti hutan rimba, karena pejabat banyak orang luar, anak negeri tidak dipakai," kecamnya lagi.

Ia mengatakan, tujuan pemekaran Kabupaten Bursel untuk memakmurkan rakyat Bursel dan untuk mensejahtrakan rakyat Bursel.

"Tetapi rakyat Bursel dianaktirikan di negeri ini," teriak Umar.

Dikatakan, masyarakat Bursel masih miskin. Olehnya, Pemda Bursel dituntut untuk segera mempercepat proses pembangunan, diantaranya pembentukan Polres, Kejari dan Perguruan Tinggi di Bursel.

Sebab, menurutnya, jika ketiga lembaga ini dibangun, maka proses pengawalam terhadap kasus korupsi dapat berjalan dengan baik.

Aksi demoo ini turut membuat pusing sejumlah pejabat yang ada di Kantor Bupati Bursel lantaran mereka lebih banyak menyoroti kegagalan Tagop.

Kepala Kesbangpol Ismid Thio pun sudah mencoba bernegosiasi dengan pendemo agar aspirasi mereka dapat dibicarakan di dalam ruangan, namun ditolak oleh pendemo.

Asisten I Setda Kabupaten Bursel Alfario Soumokil juga turut memerintahkan Kasat Pol Pp Kabupaten Bursel Asnawy Gay agar meminta pendemo dapat menyampaikan tutuntutan mereka di dalam ruangannya, namun lagi-lagi tak digubris oleh pendemo.

Setelah berorasi secara bergantian, para pendemo pun kemudian melanjutkan aksi mereka di halaman Kantor DPRD Kabupaten Bursel.

Dimana, ketika melakukan orasi kurang lebih 15 menit di depan Kantor DPRD Bursel, para pendemo pun kemudian ditemui oleh Wakil Ketua DPRD Bursel La Hamidi, dan dua anggota DPRD Bursel lainnya, yakni Muhajir Bahta dan Maruf Solissa.

Mereka pun kemudian diberikan kesempatan untuk berdialog dan menyampaikan aspirasi mereka di ruang Rapat DPRD Bursel.

“Terima kasih untuk kedatangan adik-adik sudah datang menyampaikan keinginan, dan biar kita langsung fokus saja pada apa yang menjadi tuntutan adik-adik AMPERA Maluku dan FORSIPPMAN agar bisa langsung di jawab langsung oleh Wakil Ketua DPRD Pa La Hamidi,” kata anggota DPRD Bursel, Muhajir Bahta.

Korlap Rispan Lesnussa di hadapan para wakil rakyat langsung membacakan 6 butir tuntutan mereka yakni: Pertama, Mendesak agar Bupati dan DPRD Kabupaten Bursel segera mempercepat proses pengangkatan Wakil Bupati Bursel;

Kedua, Meminta Bupati agar segera mempercepat pengangkatan Sekda defenitif.

Ketiga, Kami AMPERA Maluku dan FORSIPPMAN meminta dengan tegas supaya Bupati Bursel Tagop Sudarsono Soulissa segera mencopot Aminudin Bugis dari jabatanya sebagai Kadis Pertanian Kabupaten Bursel;

Keempat, Meminta DPRD harus proaktif dan menjalankan tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat dan memberikan teguran keras kepada Bupati Bursel yang sering keluar daerah tanpa ada alasan yang jelas;

Kelima, Menuntut agar Pemda dan DPRD harus menutup aktivitas tempat prostitusi di Kota Namrole; dan

Keenam, Menegaskan agar Pemda dan DPRD harus lebih proaktif dalam proses pembangunan di Kabupaten Bursel.

Setelah mendengar tututan para pendemo, La Hamidi langsung menjawab bahwa terkait pengangkatan Wakil Bupati harus melalui mekanismenya dan DPRD sendiri khususnya partai koalisi juga tidak mau berlama-lama dengan kondisi kekosongan pada jabatan Wakil Bupati tersebut.

“Tentunya adik-adik sudah memahami mekanisme. Kekosongan jabatan Wakil Bupati ini juga kami tidak ingin berlam-lama, namun sebagai bentuk penghormatan kepada beliau (almamarhum Buce Ayub Seleky) kami dari Partai Koalisi menyepakati proses pergantian ini diproses setelah 40 hari masa berduka dan itu bentuk kesepakatan dengan Partai Koalisi. Sudah selesai 40 hari dan dipastikan pemilihan Wakil Bupati sebelum legislatif 17 April ini. Awalnya sebelum pelantikan Gubernur Maluku tanggal 13 Maret besok ini tapi karena ada agenda-agenda terkait kerja DPRD, maka ditunda,” ujarnya.

Terkait Sekda, Sekretaris DPD PAN Kabupaten Bursel ini menjelaskan itu merupakan haknya Pansel.

“Dipercayakan kepada Pansel. Tahapan sudah jalan dan infonya Maret ini sudah diumumkan dan bisa tahu siapa yang duduk sebagai Sekda,” ujar La Hamidi.

Untuk kasus Kadis Pertanian, La Hamidi mengaku hingga saat ini belum memanggil Aminudin Bugis karena peristiwa dugaan penghinaan terhadap almarhum itu sempat memicuh ketegangan di tengah-tengah masyarakat Bursel.

“Sampai saat ini DPRD belum memanggil Kadis Pertanian, karena kami juga juga belum tahu siapa yang salah dan yang benar. Untuk proses pemecatan itu domainnya Pa Bupati karena Kadis adalah ASN dan pimpinannya adalah Bupati, tapi kami akan panggil Kadis dan kalau terbukti kami akan merekomendasikan ke Bupati, tapi itu semuanya kembali ke Bupati sebagai kepala pemerintahan,” katanya.

Sedangkan untuk tempat prostitusi dan kafe-kafe yang ada di Kota Namrole akan dikaji ijinnya karena berpengaruh pada kondisi masyarakat yang dapat mengakibatkan terjadinya hal-hal kriminalitas.

“Untuk pembangunan Pembangunan di Bursel, bukan adik-adik saja yang rasakan, tapi kami di DPRD juga sama, dan itu tidak segampang membalik telapak tangan. Sektor pendidikan infra struktur kita juga lebih baik walapun ada hal-hal yang menjadi kekurangan kami dan semangat adik-adik ini menjadi support saling mengingatkan dalam memajukan Kabupaten ini dan kami siap menerima seluruh aspirasi,” terangnya.

Muhajir Bahta turut menambahkan, bahwa proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati ini menunggu 40 hari sebagai bentuk penghormatan kepada almarhum Wakil Bupati Buce Ayub Seleky.

Dimana, Muhajir mengaku bahwa Partai Koalasi telah melakukan rapat sebanyak dua kali untuk membicarakan proses pergantian almarhum.

Sementara terkait Sekda, lanjut Muhajir, DPRD bersifat mendorong dan memberi masukan.

“Karena ada Pansel dan itu ASN. Namun, yang kami butuhkan Sekda defenitif yang mampu mengangkat Bursel dari disclaimer. Jadi, kita percayakan kepada tim Pangsel dan DPRD tidak bisa menentukan karena nanti dipikir DPRD berpolitisasi lagi,” katanya.

Setelah mendengar penjelasan para wakil rakyat itu, para pendemo pun kemudian meninggalkan kantor tersebut secara aman dan damai. (KT-01)