Anggaran Tak Transparan, Diduga Ada Mafia di Sekretariat KPU SBB

Piru, Kompastimur.com

Sekretariat KPU SBB dinilai tidak transparan dengan biaya anggaran yang diperuntukan untuk penyelengara paling bawah yakni PPK se-kecamatan yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Provinsi Maluku.

Dugaan ada mafia di Sekretariat KPU SBB menjuat karena, Sekretariat KPU SBB tidak terbuka dan tak transparan soal anggaran operasional rutin PPK dan dipangkas pula Anggaran Operasional Rutin PPK berupa sewa komputer dan printer senilai Rp 500,000 perbulan yang sudah berjalan pada bulan Februari 2019 sampai dengan saat ini.

Salah satu Anggota PPK Kecamatan Seram Barat Kabupaten SBB yang enggan namanya disebutkan Kepada Kompastimur.com, Senin (18/4/2019) mengatakan selama ini soal anggaran operasional PPK kecamatan, Sekretariat KPU SBB tidak transparan dan ada konspirasi yang sengaja dimainkan oleh Sekretariat KPU SBB itu sendiri.

" PPK se-kabupaten SBB telah dibohongi dan sudah ditipu oleh Sekretariat KPU SBB soal anggaran operasional kami selaku PPK Kecamatan yang sudah dipangkas selama setahun lebih itu,” ungkapnya.

Sumber menjelaskan,Jika anggaran operasional biaya sewa komputer dan printer itu dipotong sejak februari 2019,dari sekian PPK sudah berapa Juta yang ditelip oleh Sekretariat KPU SBB. Padahal biaya ini di butuhkan untuk kebutuhan administrasi PPK termasuk proses pelaporan keuangan PPK.

"Kalau Rp 500.000 dipotong dari semua PPK seKecamatan Kab SBB, sudah berapa ratusan juta yang sudah dimakan Oleh Sekretariat KPU SBB," tuturnya

Bukan hanya soal anggaran operasional rutin PPK saja, ada pula janji sekretaris KPU dalam dua kali pertemuan dengan PPK terhadap realisasi anggaran rapat pleno tingkat PPK dan PPS tapi dalam kenyataan tidak terjadi.

" Sekretaris KPU SBB sudah bohongi kami PPK. Kami minta Sekretaris KPU SBB tepati janjinya. Jika tidak ditepati kami menduga Sekretaris KPU SBB sudah memperkaya dirinya dengan anggaran pleno yang sudah dijanjikan itu," jelasnya.

Anehnya lagi, terkait biaya transportasi rutin untuk konsultasi PPK ke KPU, disamaratakan Rp. 200.000. Bagaimana bisa PPK yang jauh misalnya manipa bisa ke Piru dengan biaya Rp. 200,000.

" Ini sangat tidak etis dan tidak masuk akal, dan ini hanya akal akalan Sekretariat KPU saja untuk meraung Keuntungan dari biaya transportasi rutin itu" ujarnya.

Olehnya itu, Sekretaris KPU maupun Bendahara KPU SBB untuk terbuka dan transparan soal anggaran operasional rutin PPK sekecamatan yang ada di Kabupaten SBB.

“Kami meminta Sekretaris KPU SBB untuk segerah merealisasikan janjinya soal anggaran rapat pleno Tingkat PPK dan PPS yang sampai saat ini belum juga kami dapatkan," tegasnya.

Hingga berita ini di terbitkan, pihak KPU (Sekretaris KPU Jefri Lessy) belum dapat di konfirmasi. ( KT/MFS)