Potret Ekonomi Kawasan Timur Indonesia

(Oleh : M.Tahir Wailissa)

Kawasan timur Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang diapit samudra pacific, pada dasarnya aktifitas penduduk setempat menjadikan sector laut sebagai kawasan untuk memperoleh komoditi perikanan, Namun belum menjadikannya sebagai sumber pendapatan ekonomi secara primer diakibatkan kondisi geografis kepulauan yang membutuhkan alat indutri canggih untuk dapat menjadikan sector kelautan sebagai ekonomi unggulan dikawasan timur Indonesia, paradigma kemaritiman memiliki relasi dengan ekonomi perdagangan.

Dalam konteks demikian kawasan laut begitu menjanjikan bagi para pialang modal yang memiliki relasi dengan pusat kekuasaan maupun kekuasaan local, aspek ini megakibatkan wacana Negara induk dan Negara pheri-pherial menjadi potret bagi Negara postcolonial, paradigma kemaritiman menjadi bagian dari domain Negara yang berorientasi perdagangan atau Negara kapitalisme hingga kekayaan alam yang dimiliki di kawasan timur Indonesia hanya menjadi domain pemodal dengan standar konglomerat, kondisi geografis seperti ini menjadi bagian penting atas keterlibatan Negara agar hokum alam tidak menjadi kendala dalam membangun percepatan pertumbuhan ekonomi bangsa.

Sejak reformasi Indonesia mengalami perubahan mendasar terhadap sistim pemerintahan ditandai dengan amandemen konstitusi. Melalui amandemen konstitusi berdampak terhadap perubahan sistim pemerintahan darisentralisme kedesentralisasi, namun belum membawa damapak signifikan terhadap perekonomian local utamanya kawasan timur Indonesia, justru melahirkan dinasti ekonomi baru, yang tumbuh akibat pergeseran kekuasaan.

Otonomi daerah merupakan suatu bentuk pergeseran sistim pemerintahan dari sentralisme kedesentralisasi, di dalamnya terdapat semangat pemerintahan untuk memajukan daerah dalam aspek ekonomi. Kemajuan aspek ekonomi ini merupakan ruh otonomi diikuti dengan percepatan pembangunan hingga tersedia akses kesetaraan ekonomi antara kawasan timur Indonesia dan wilayah barat. Diketahui bahwa sumber daya Alam yang melimpah dikawasan timur Indonesia masih belum dijamah dengan baik dikarenakan lemahnya peran pemerintah. Lemahnya peran pemerintah dikarenakan kebijakan pemerintah daerah masih mengandalkan sector ekonomi developmentalisme hingga jarang melibatkan ekonomi menengah kebawah, potret ekonomi kawasan timur Indonesia menjadi bagian dari domain elit dan memiliki relasi dengan elit ekonomi pusat.

Padahal pada awal tahun 2018 kementrian keuangan telah mengeluarkan Kebijakan Akselerasi Ekonomi Berkeadilan yang didalamnya membahas APBN 2018 disusun lebih produktif, efisien, dan tetap berdaya tahan. Pembangunan infrastruktur, program perlindungan sosial, dan penguatan desentralisasi fiskal menjadi komitmen pemerintah guna mengakselarasi pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata. Namun faktanya Elit ekonomi local dan pusat berkolaborasi dengan elit politik local hingga menjadi oligarki politik dan ekonomi. Akibatnya wajah pemerintahan daerah menjadi ajang pembajakan terhadap sumberdaya ekonomi di kawasan timur Indonesia, padahal kekayaan SDA Indonesia timur lebih khususnya Maluku memilikikekayaan alamd ari sector laut maupun darat cukup tersedia dan sangat berpotensi dikembangkan menjadi penyanggah ekonomi nasional namun terkendala akses baik dari aspek infrastruktur jalan maupun dermaga penyangga.

Fakta social masyarakat kepulauan Maluku dalam aspek sumber daya alam memiliki lahan persawahan yang cukup memadai namun terkendala dalam aspek pendukung sector persawahan dikarenakan lemahnya sarana irigasi, sementara status Maluku secara nasional dari aspek kelautan menjadi lumbung ikan nasional namun hingga kini belum terlihat arah kebijkan pemerintahan daerah yang mengarah ke aspek percepatan pertumbuhan ekonomi baik dari sisi kelautan dan perikanan maupun dari aspek pertanian, kondisi ini sangat terasa dikarenakan belum tersedianya sarana irigasi dan sarana perikanan yang dapat menunjang ekonomi menengah kebawah.

Padahal sama-sama kita ketahui bahwa Pertumbuhan produktivitas-output per unit input adalah penentu. (KT-Rls)