GMKI : Gerakan #2019GantiPesiden Dinilai Provokasi dan Tak Etis

FOTO: Koordinator Wilayah XI (Maluku) PP Gerakan Mahasiswa Krissten Indonesia (GMKI) masa bakti 2016 – 2018, Dodi L. K. Soselisa

Ambon, Kompastimur.com

Koordinator Wilayah XI (Maluku) PP Gerakan Mahasiswa Krissten Indonesia (GMKI) masa bakti 2016 – 2018, Dodi L. K. Soselisa menyoroti berbagai aksi yang gencar-gencarnya dilakukan oleh sekelompok elit politik, baik pada tingkatan nasional dan daerah menyangkut dengan proses Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, dengan Tagline #2019 Ganti Presiden.

Melihat cara-cara provokasi dan tak etis yang dilakukan dengan cara aksi deklarasi dan juga melalui postingan status-status, foto / gambar dan vidio pada media sosial, Dodi pun angkat bicara.

“Kami menilai aksi tersebut sangat tidak memberikan pembelajaran politik bagi masyarakat karena jika dicermati tujuan dari aksi tersebut yaitu untuk kepentingan mencapai kekuasaan dengan menggunakan cara-cara memprovokasi masyarakat dalam penyampaian ujaran-ujaran kebencian, politisasi Suku, Agama, Ras dan antar golongan (SARA), yang kemudian dapat memecahbelah kehiduapan persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia,” kata Dodi kepada Kompastimur.com, Minggu (5/8) di Ambon.

Dodi sangat mengharapakan kiranya para elit politik pada tingkatan nasional dan daerah yang terlibat dalam gerakan-gerakan ini haruslah menggunakan cara-cara yang etis, yang membangun peradapan rakyat, yang mencerdaskan rakyat, yang mempersatukan rakyat dalam kebinekaan.

“Selain itu, yang sangat penting adalah menyampaikan tawaran ide dan gagasan terkait dengan pembangunan negara ini kedepan,” paparnya.

Terkait dengan kondisi itu, Dodi mengajak seluruh element masyarakat untuk secara bersama-sama memaknai bahwa Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 adalah suatu proses demokrasi yang berdasarkan pada perintah Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana mengamanatkan ‘Kedaulatan ada di tangan Rakyat dan dijalankan berdasarkan UUD 1945’.

“Hal ini menandakan bahwa pemegang kekuasaan dan kedaulatan tertinggi dalam Negera Kesatuan Republik Indonesia adalah rakyat Indonesia itu sendir. Itu berarti rakyatlah yang harus dijadikan paradigma sentral didalam proses-proses berdemokrasi, maka rakyat janganlah mau untuk dipecahbelahkan atau terjebak dalam pusaran konflik yang sengaja diciptakan oleh kelompok-kelompok tertentu dengan tujuan mencapai kepentingan kekuasaan,” ujarnya.

Lanjutnya, rakyat Indonesia khususnya di Maluku harus tetap bersikap tenang, bijak serta tidak terprovokasi dengan tagline #2019GantiPresiden yang menggunakan issu-issu yang bersifat propaganda.

“Mari bersama-sama kita wujudkan proses demokrasi yang ideal berdasarkan Pancasila, sebab hal tersebut menjadi tanggungjawab kita untuk bisa saling menjaga, saling melindungi dan berkomitmen untuk memerangi proses-proses politik yang bernuansa SARA, Ujaran Kebencian dan Politik Adu Domba, pastinya Rakyat harus bisa memilih Pemimpin dalam Negara ini berdasarkan jejak rekam pengabdiannya dan Visi – Misi kedepannya,” katanya.

Olehnya itu, Dodi mengajak seluruh rakyat Maluku untuk bersama-sama menunjukan citra kehidupan orang basudara di Maluku kepada seluruh rakyat Indonesia sehingga Maluku dapat dijadikan sebagai model percontohan. (KT-01)

Baca Juga

2:22:00 PM