Pemuda Nirunmas: Pemprov Maluku Harus Tutup HPH Yamdena

Pemuda Nirunmas Yoseph Batkunde

Ambon, Kompastimur.com

Komponen Pemuda Nirunmas berdomisili Kota Ambon mendesak Pemerintah Provinsi Maluku di bawah kepemimpinan Gubernur Said Assagaff dan Wakil Gubernur Zeth Sahuburua untuk segera menutup pengoperasian izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) di Pulau Yamdena, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB). 

Sebab, menurut mereka, dari pengoperasian HPH telah member dampak negatif kian menyengsarakan masyarakat setempat dari waktu ke waktu.

Secara khusus Pemuda Nirunmas mendukung langkah Bupati MTB Petrus Fatlolon menemui Pemerintah Pusat di Jakarta untuk meminta penutupan pengoperasian HPH Yamdena karena selama puluhan tahun tak ada pembangunan yang dirasakan langsung masyarakat setempat. 

“Selama puluhan tahun beroperasi di Yamdena, kegiatan HPH tidak membawa perubahan positif, tetapi sebaliknya membawa dampak negatif di bidang sosial, ekonomi, lingkungan hidup, dan aspek lainnya bagi masyarakat Nirunmas pada khususnya dan penduduk MTB pada umumnya,’’ tegas Yoseph Batkunde, salah satu komponen pemuda Nirunmas kepada pers di Ambon, Rabu (11/10).

Batkunde menguraikan dampak negatif di balik pengoperasian HPH Yamdena, antara lain di bidang social. Dimana, terjadi perpecahan di di tengah masyarakat Nirunmas maupun di antara masyarakat Nirunmas dengan warga di kampung-kampung sekitar karena ada yang mendukung dan ada yang menolak pengoperasian HPH Yamdena.

“Selama HPH Yamdena beroperasi itu terjadi pro dan kontra di tengah masyarakat MTB umumnya dan masyarakat Nirunmas lebih khususnya, sehingga memicu ketidakstabilan di masyarakat,’’ ulasnya.

Dampak di bidang ekonomi, lanjut Batkunde, antara lain tidak adanya pembangunan infrastruktur umum, seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah ibadah atau fasilitas air bersih yang didirikan pengusaha HPH untuk membantu masyarakat Nirunmas.

“Pokoknya tidak ada bukti pembangunan apa-apa dari pengoperasian HPH Yamdena selama puluhan tahun,’’ timpalnya miris.

Batkunde prihatin akibat pengoperasian HPH Yamdena ikut merusak sumber daya alam dan satwa-satwa setempat punah dan bermigrasi ke hutan pulau-pulau lain di MTB dan Kabupaten Maluku Barat Daya.

“Selama HPH beroperasi di Yamdena, ketersediaan kayu dari waktu ke waktu semakin berkurang, tanah-tanah gundul, debit air berkurang, potensi sumber daya alam mulai kritis, dan banyak satwa yang punah dan banyak juga yang bermigrasi ke tempat lain,’’ paparnya prihatin.

Allan Batsira, pemuda Nirunmas lainnya mendesak Pemprov Maluku segera menutup pengoperasian HPH Yamdena karena sejauh ini tidak ada dampak positif yang dirasakan langsung masyarakat setempat.

“Justru selama puluhan tahun sejak HPH Yamdena dioperasikan di sana, masyarakat terus mengalami dampak negatifnya,’’ tuturnya.

Batsira menuding Pemprov Maluku terkesan membiarkan pembabatan tak terkendala hutan Pulau Yamdena melalui kegiatan HPH karena ada keuntungan yang dirasakan langsung pemerintah dan pengusaha terkait.

“Masalahnya sederhana saja, yakni jika pemprov Maluku punya kepedulian, mereka pasti menutup HPH Yamdena karena tak ada dampak positif yang dirasakan masyarakat MTB umumnya dan masyarakat Nirunmas pada khususnya,’’ tudingnya.

Hal senada juga dikemukakan pemuda setempat Wemly Luturmas.

“Selaku anak adat MTB terlebih khusus anak adat Nirunmas, saya mendukung program dan kebijakan dari hati yang dilakukan Bupati MTB pak Petrus Fatlolon untuk meminta Pempus menutup HPH Yamdena, karena dampak buruknya sangat dirasakan masyarakat di sana. Masyarakat sudah sangat menderita dan mengalami kesulitan selama beroperasinya HPH Yamdena,’’ ungkapnya.

Luturmas mengajak seluruh komponen masyarakat Nirunmas dan MTB untuk mendukung kebijakan pemkab setempat menutup pengoperasian HPH Yamdena.

“Ini demi masa depan anak cucu MTB ke depan. Jadi mari kita bergandeng tangan untuk mendesak pemprov dan pempus menutup pengoperasian HPH Yamdena,’’ tutupnya. (KT-DS)

Baca Juga

9:18:00 AM