Ada Gayus Tambunan, Kantor P2KP Bula Didemo

Bula, Kompastimur.com

Masalah penggelapan pajak bukan hal baru di negara ini, beberapa tahun lalu negara dihebohkan dengan kasus pajak yang melibatkan Gayus Tambunan. Kini gerakan seperti Gayus Tambunan mulai menjalar ke Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).

Dimana, kali ini kasus penipuan penyetoran pajak ini melibatkan salah pegawai honorer di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (P2KP) Bula yang diketahui bernama Efendy Rewul.

Honorer nakal berotak Gayus ini diduga menipu beberapa Raja dan Kepala Desa Administratif sebanyak 37 orang sehingga totalnya mencapai Rp. 1,6 milyar.

Hal ini membuat para korban dan aktivis gerakan menduduki Kantor P2KP Bula pada Rabu (4/5). Aksi yang dimulai pada pukul 10:30 WIT itu dimulai dari titik kumpul di Kantor KPU SBT menuju Kantor P2KP Bula. Massa yang terhimpun dalam Aliansi Pemerhati Raja-Raja Negeri dan Negeri Administratif Kabupaten SBT ini lansung mendatangi Kantor P2KP Bula.

Penanggung jawab aksi Asis Yanlua dalam pernyataan sikap diantaranya : Pertama, Mendesak kepala perpajakan SBT segera memanggil saudara Efendy Rewule;

Kedua, Mendesak kepala perpajakan untuk segera mengeluarkan surat bukti pembayaran pajak yang sah kepada Raja Negeri dan Negeri Administratif guna kepentingan laporan pertanggungjawaban pada pemerintah daerah.

Ketiga, Mendesak pihak istitusi perpajakan agar segera melaporkan Saudara Efendy Rewule untuk di proses secara hukum karena telah melakukakn tindak pidana Mark Up atau sejenisnya demi memperkaya diri sendiri.

Keempat, Apabila poin 1, 2 dan 3 tidak diindahkan, maka kami akan mendesak Kepala Perpajakan Provinsi Maluku untuk mencopot Kepala Perpajakan SBT karena dianggap gagal atau bersekongkol dengan anak buahnya untuk melakukan kejahatan Mark Up anggaran pajak.

Raja Negeri Tamher Warat Kecamatan Wakate, Akirina Esarey saat ditemui awak media mengatakan, untuk pajak Dana Desa Tahun 2015, yang bersangkutan melakukan proses penyetoran dengan baik, tetapi untuk Tahun 2016 tidak disetor sehingga bedampak ke proses pencairan Dana Desa 2017 dan ini diketahui setelah melakukan penyesuaian bukti penyetoran lama dengan yang baru.

"Awalnya berjalan dengan baik, namun Tahun 2016 itu tidak disetor dan kami ketahui setalah melakukan penyesuaian bukti penyetoran, akhirnya akan menghambat proses pencairan tahap 1 Dana Desa Tahun 2017," katanya.

Menutup aksi ini, Yanlua mengatakan jika ini dibiarkan maka akan ada aksi lanjutan dan siap memboikot Kantor P2KP Bula. (KT-FS)