Ambon, KT
Pembangunan Gedung Islamic Center
Masohi, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) yang terletak di depan Pendopo Bupati
Malteng Abua Tuasikal yang di bangun sejak Tahun 2008 silam saat Bupati Malteng
masih di jabat oleh Abdullah Tuasikal hingga saat ini belum terselesaikan.
Padahal pembangunan Gedung Islamic
Center tersebut juga telah dibiayai dengan APBD Tahun 2014 senilai Rp1,5
miliar.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua LSM
Pusat Kajian Informasi dan Aspirasi Rakyat Maluku Tengah (PUKAT SERAM), Fahry
Asyathry kepada Kompas Timur di Ambon kemarin.
Fahri membeberkan, Islamic Center
itu di bangun pasca MTQ tingkat Provinsi pada Tahun 2008.
Kala itu, Abdullah
menjadi Bupati dan dihadapannya sendiri, Abdullah Tuasikal berkata bahwa
Islamic Center itu dibangun dengan uang pribadinya untuk umat.
Nyatanya,
sekitar Tahun 2012, kesaksian dari Allah Yarham Ayahanda Abu Tanamal yang saat
itu menjabat sebagai Bendahara Badan Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah (BAZIS)
Malteng bahwa ada perintah dari Abdulah kepada Hafidz Sabban (Ketua BAZIS
Malteng) untuk memintanya menggunakan dana BAZIS sebesar Rp. 400 juta untuk
penyelesaian pembangunan Islamic Center, termasuk pembayaran upah kerja tukang.
Kata Fahry, Abu Tanamal kemudian
meminta Hafidz Sabban untuk meminta perintah tertulis dari Abdulah atau semacam
memo dengan tujuan agar di kemudian hari dapat dipertanggungjawabkan secara
administratif.
“Abdullah menolak memberikan memo
dan hanya perintah secara lisan kepada Ketua BAZIS yang saat itu menjabat
sebagai Kabag Humas Pemda Malteng. Dengan
demikian, terpaksa digelarlah rapat BAZIS untuk menyikapi permintaan
Abdulah Tuasikal dan memutuskan bahwa BAZIS hanya akan membantu dana sebesar
Rp. 50 juta dan itu untuk pertama sekaligus terakhir dengan alasan dana BAZIS
tidak diperuntukkan untuk hal semacam itu,” ujar Fahry.
Dalam perjalanannya, pembangunan
Islamic Center mandek sampai Tahun 2014. Kemudian muncullah dana sebesar Rp.
1,5 miliar dalam APBD bersamaan dengan finishing Gereja Betesda.
Dana untuk
gereja yang diketahuinya itu sudah digunakan sesuai peruntukkannya dan
bangunannya telah selesai dibangun dengan baik. Namun dana untuk Islamic Center
sampai dengan penetapan APBD Perubahan 2014 pun masih tercatat Rp. 1,5 miliar,
akan tetapi tidak ada pekerjaan dan atau pembangunan sama sekali hingga
sekarang sebagaimana terlihat pada gambar tersebut.
“Kemana aliran dana tersebut, dan
untuk siapakah dana tersebut diberikan, Bagaimana nasib pembangunan Islamic Center
yang kini kerap dijadikan tempat mesum terselubung oleh para remaja yang
lokasinya tepat dalam areal Masjid Raya Almuawwahan Masohi? Apakah ini tidak
memalukan? Apakah ini yang disebut perubahan? Apakah ini ciri pemerintahan yang
pro rakyat? Apakah itu bukti dari janji Abdulah Tuasikal?,” tanya Fahry dengan
nada kesal.
Dikatakannya, jika Islamic Center
tersebut saja modelnya begitu, lantas bagaimana lagi dengan proyek yang jauh
dari pantauan masyarakat?. Silahkan publik buka mata dan saksikan tepat di
depan pendopo, berhadapan dengan Rumah Ketua DPRD. Itu bagaikan bukan bangunan
Islamic Center.
Fahry mengatakan, sampai detik ini
Islamic Center itu tidak pernah selesai dibangun, bahkan tidak ada pekerjaan
sama sekali dengan dana milik rakyat tersebut. Dia juga mempertanyakan siapa
aktor yang mengusulkannya dalam APBD 2014, serta dasar penganggarannya.
Seakan-akan ada semacam upaya untuk menimbulkan kecemburuan masyarakat Muslim
yang berujung pada potensi perang dingin di birokrasi.
“Dan penganggaran dana hibah untuk
Islamic Center ini dilakukan dalam masa kepemimpin Bupati Abua Tuasikal. Lalu
siapakah penerima dana tersebut? Jika sebuah yayasan, lalu siapakah pemimpin
yayasan tersebut? Apakah pemimpin yayasan tersebut mempunyai hubungan khusus
dengan pemerintah daerah atau kepala daerah?. Saya kira bahwa ini adalah fakta
ketidakmampuan pemerintah dan janji berbungkus slogan,” pungkasnya.
Islamic Center adalah fakta
kebobrokan pemerintah Kabupaten Malteng. Dan karenanya, Islamic Center akan
menjadi sorotan nasional.
“Tidak perlu jauh-jauh kita mencari contoh, Islamic
Center yang letaknya di depan Pendopo Bupati dan Gedung DPRD yang hampir setiap
hari dilewati dan dilihat oleh Bupati saja sudah cukup untuk menjadi sampel
yang representatif untuk berkata bahwa pemerintahan ini memang pemerintahan
yang bobrok dan tidak bisa lagi dipertahankan,” tandasnya. (KT-SH)
0 komentar:
Post a Comment