Menurut DPRD, birokrasi yang dipimpin Murad Ismail tidak baik karena tak mampu merealisasikan berbagai program baik dalam batang tubuh anggaran APBD maupun APBD Perubahan seperti yang terjadi di taun sebelumnya.
“Jangan alasannya cuma alasan orang pasar, dikunci oleh Kepala Daerah tidak boleh kasi jalan, menurut saya alasan yang tidak pantas yang dilakukan oleh seorang pimpinan,” kata Anggota DPRD Provinsi Maluku, Rofik Afifudin dalam sidang paripurna penyampaian dokumen LKPJ Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2023, di Kantor DPRD Provinsi, Karang Panjang Ambon, Kamis kemaren (04/04/2024).
Katanya, untu setiap program yang telah dialokasikan dan ditetapkan bersama dalam Peraturan Daerah (Perda) mestinya dilaksanakan. Sebaliknya jika tidak dilaksanakan, maka tentunya telah melanggar peraturan perundang-undangan.
Bahkan ia membeberkan ada program yang tidak direalisasikan mencapai Rp 20 miliar, termasuk program dari pokok pikiran dari anggota DPRD yang diperuntukan untuk masyarakat.
Ia dengan tegas akan mengawal hal ini dengan melihat Silpa 2023. Jika tidak kelihatan atau dikatakan habis atau nol, tentunya ada kejahatan yang dilakukan dan itu harus ditindaklanjuti.
“Ini bukan karena janji yang karena lahir dari pokok pikiran Anggota DPRD, ketika dia menjadi terakumulasi dalam APBD itu janji pemerintah tidak lagi personal. Ini paham model apa, ini karena tidak paham. Lalu karena emosi, kebencian yang berlebihan kepada orang lain,” paparnya.
Disamping itu, proses pengambilan keputusan dalam hal pengisian jabatan pimpinan OPD belum dilakukan secara baik dikarenakan masih banyaknya pejabat yang merangkap jabatan.
"Ada lagi yang tidak baik di birokrasi karena ada satu orang bisa menjabat dua OPD, jadi Plt disini, Sekretaris disini, bahkan Sekretaris Daerah juga menjabat sebagai Plh di Dinas Kehutanan. Ini bagaimana,” ucapnya.
Tak hanya itu, dalam pengambilan keputusan oleh Pimpinan OPD, terkhususnya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku dalam hal pengangkatan Kepala Sekolah juga terkesan ambiradul.
Mirisnya, pengangkatan yang dilakukan dengan dasar fit and proper test bukan dari sisi kualitas dan kompetensi yang dimiliki, namun berdasarkan informasi masyarakat dan guru.
“Saya minta stop, saya minta hentikan semua proses pengangkatan dan pemberhentian. Jangan sampai itu melanggar Undang-Undang,” tandasnya. (SM)
0 komentar:
Post a Comment