Jangan Dipolemikan, Pencopotan Lucky Wattimury Sudah Lalui Kajian Panjang DPP

Keterangan Foto: Mantan Pengurus DPD PDI Perjuangan, Noverson Hukunala

Ambon, Kompastimur.com

Mantan Pengurus DPD PDI Perjuangan, Noverson Hukunala menilai proses pencopotan Lucky Wattimury dari jabatan Ketua DPRD Maluku dan Bendahara DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku sudah melalui proses kajian DPP PDI Perjuangan yang cukup panjang atas kesalahan Lucky yang berulang lagi.

"Pencopotan seorang kader dari posisi oleh DPP itu sudah melewati berbagai kajian dan Beta kira terkait dengan Pak Lucky, karena dua masalah yang sama yang terjadi lagi," kata Hukunala kepada media ini via telepon selulernya, Sabtu (15/10/2022).

Hukunala menjelaskan, Lucky pernah pernah dipanggil oleh DPP tanggal 11 September 2020 dan setelah itu DPP memberi warning kepada Lucky agar tak melakukan kesalahan lagi, tapi ternyata kasus yang sama terjadi lagi pada Tahun 2022 dan Lucky pun kembali dipanggil oleh DPP tanggal 12 September 2022 lalu.

"Beta kira ini masalah yang kedua kali dan kalau sampai kedua kali, Beta kira wajar DPP mengambil sikap melepaskan Pak Lucky dari Ketua DPRD dan Bendahara DPD," paparnya.

Jadi, kata Hukunala, bukan karena ada yang mencoba mengganjal Lucky, tetapi sebagai kader partai, Lucky pasti tahu bahwa hal-hal begini akan tetap disikapi oleh DPP.

Disisi yang lain, kata Hukunala, benar atau tidaknya manufer dari pihak-pihak tertentu untuk mengganjal Lucky terkait politik Kota Ambon maupun 2024, Lucky lebih tahu itu.

Namun, Hukunala berharap, jangan sampai persoalan ini menjadi polemik bahwa DPP itu serta merta mencopot Lucky karena ada kepentingan lain.

"Jadi polemik soal Pak Lucky jangan sampai diperpanjang oleh kader karena seakan-akan DPP mengambil sikap itu karena ada tendensi tertentu, tetapi yang Beta pahami ini adalah persoalan kedua," ujarnya.

Ia pun melanjutkan, masalah yang terjadi memang merupakan persoalan person Lucky, tetapi terlepas dari persoalan person, Lucky juga terikat dengan posisi dan jabatannya di partai.

Menurut Hukunala, ia tidak menyalakan Lucky dan tidak menuding siapa-siapa, tetapi di DPP tidak akan memberikan sanksi kepada kader tanpa melalui proses yang panjang, dan Lucky tahu itu.

"Bahkan, Partai akan selalu membelah kadernya ketika tidak salah. Tetapi partai juga tidak akan sungkan memberikan sanksi kepada para kader partai yang memang terbukti dan sah itu adalah salah," pungkas kader PDI perjuangan yang memahami dan selalu mengikuti perkembangan konteks partai ini.

Jadi, kata Hukunala, dalam persoalan yang terjadi, DPP telah memanggil Lucky dan sesuai informasi yang didapatinya, Lucky pun diberikan waktu 1 Minggu sejak dipanggil untuk mengklarifikasi masalah tersebut sebelum akhirnya proses pencopotan itu dilakukan oleh DPP.

"Jadi, bukan hanya Pak Lucky, tetapi setiap kader yang melakukan hal yang sama dengan Pak Lucky pun akan mendapatkan ketegasan-ketegasan yang sama dari Partai," paparnya.

Sebab, tambah Hukunala, Partai ini memberi sanksi tidak serta merta, tapi mempelajari segala konsekwensi dan resiko yang terjadi.

"Marwah Partai ini menjadi taruhan. Partai itu tidak pernah membuat keputusan menciderai kadernya, kecuali anggotanya mempunyai sikap, prilaku dan tidakan yang menciderai dirinya sendiri," tuturnya. (KT-01)