Ambon, Kompastimur.com
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lagi-lagi memeriksa Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Iskandar Walla untuk kesekian kalinya dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) terkait proyek pembangunann jalan dalam Kota Namrole tahun 2015 di pemerintahan Kabupaten Bursel untuk tersangka mantan Bupati Bursel dua periode, Tagop Sudarsono Soulissa (TSS).
Pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Keuangan Kabupaten Bursel itu kembali diperiksa penyidik KPK di Mako Brimob Tantui, Ambon, Senin (25/04/2022).
Hal itu diungkapkan Juru Bicara (Jubir) KPK Ali Fikri via WhatsApp kepada media ini, Senin (25/04/2022).
Menurut Fikri, selain Sekda, sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bursel juga diperiksa oleh penyidik KPK.
Mereka yang diperiksa terdiri dari Joseph AM Hungan (Kabid Bina Marga Dinas PU Kabupaten Bursel), Umar Rada (Kepala Bagian UKPBJ Kabupaten Bursel), Samsul Bahri Sampulawa (PNS Dinas Kawasan Permukiman dan Perumahan Kabupaten Bursel), Ilyas Akbar Wael, PNS Dinas PU Pemkab Kabupaten Bursel), Yudin Ohoibor (Kepala Seksi Perencanaa Prasarana Jalan Dinas Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Bursel periode Januari 2019 s/d Desember 2020).
Selain para ASN itu, penyidik KPK juga memeriksa dua orang lainnya dari pihak swasta, yang terdiri dari Liem Sin Tiong (Wiraswasta) dan Sandra Loppies (pegawai swasta).
Para saksi ini sudah sering diperiksa oleh penyidik KPK, baik itu di Mapolres Buru, Mako Brimob Polda Maluku maupun di Kantor KPK.
Sementara itu, dari hasil pengecekan di Bursel, ternyata Sekda Kabupaten Bursel sudah beberapa hari tidak berada di Bursel dan kemungkinan telah berada di Ambon untuk menjalani pemeriksaan.
"Pak Sekda sementara berada diluar daerah, Beliau berangkat dari Minggu kemarin, tapi saya tidak tahu persis hari apa," kata sumber terpercaya di Kantor Bupati Bursel.
Tak hanya Sekda, Joseph AM Hungan pun telah berangkat ke Ambon untuk menjalani proses pemeriksaan.
"Pak Jef (Joseph AM Hungan) saja yang saya tahu telah berangkat kemarin. Kalau yang lain (Ilyas Akbar Wael), saya tidak tahu," ucap sumber di Dinas PUPR Kabupaten Bursel.
Sedangkan untuk Yudin Ohoibor, lanjut sumber ini sudah dimutasi ke Bagian UKPBJ Kabupaten Bursel.
Sementara itu, untuk Umar Rada yang kini menjabat sebagai Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bursel diketahui sementara sakit.
"Pak Umar sekarang di Dinas Perpustakaan, tapi beliau masih sakit. Beberapa hari kemarin sedang berangkat untuk pengobatan, tapi sekarang di Namrole atau Namlea, karena istrinya di Namlea, saya tidak tahu persis," ucap sumber di Kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bursel.
Sedangkan Samsul Bahri Sampulawa yang kini menjabat sebagai Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Tata Kota Kabupaten Bursel diketahui telah ke Ambon melalui jalur Namlea sejak hari Sabtu.
"Sul sementara di Ambon, dia sedang diperiksa oleh KPK," kata sumber di Dinas Tata Kota Kabupaten Bursel.
Sebagaimana diketahui, dalam penanganan kasus itu, puluhan orang telah diperiksa sebagai saksi. Bahkan sebanyak tiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan oleh KPK.
Dimana, pada Rabu (26/01) lalu KPK telah mengumumkan dan menetapkan mantan Bupati Bursel) Tagop Sudarsono Soulisa (TSS) sebagai tersangka orang kepercayaan Tagop, Johny Rynhard Kasman (JRK) dan Direktur Utama (Dirut) PT Vidi Citra Kencana (PT VCK), Ivana Kwelju (IK).
Saat itu, penyidik KPK langsung menahan Tagop dan Johny, sedangkan Ivana masih mangkir dari panggilan KPK. Pada Rabu (02/03), barulah KPK berhasil menahan Kontraktor Cantik tersebut.
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam konferensi pers, Rabu, (26/01) lalu menjelaskan bahwa Tagop yang adalah suami Bupati Bursel saat ini Safitri Malik Soulissa diduga menerima Rp 10 miliar dari salah satu proyek di Bursel.
"Diduga nilai fee yang diterima oleh tersangka TSS sekitar sejumlah Rp 10 miliar yang diantaranya diberikan oleh tersangka IK (Ivana Kwelju) karena dipilih untuk mengerjakan salah satu proyek pekerjaan yang anggarannya bersumber dari dana DAK Tahun 2015," kata Lili.
Tagop diduga menggunakan Rp 10 miliar itu untuk membeli sejumlah aset dengan nama pihak lain. Hal itu guna menyamarkan harta yang dimiliki Tagop.
Tagop dari awal menjabat sebagai Bupati, diduga memang memberikan atensi lebih untuk berbagai proyek pada dinas PUPR Kabupaten Buru Selatan. Salah satunya dengan mengundang secara khusus Kepala Dinas dan Kabid Bina Marga untuk mengetahui daftar dan nilai anggaran paket setiap pekerjaan proyek.
"Atas informasi tersebut, tersangka TSS kemudian merekomendasi dan menentukan secara sepihak pihak rekanan mana saja yang bisa dimenangkan untuk mengerjakan proyek baik yang melalui proses lelang maupun penunjukan langsung," ujarnya.
Dari penentuan para rekanan ini, Tagop diduga meminta sejumlah uang dalam bentuk fee dengan nilai 7-10 persen dari nilai kontrak pekerjaan. Sementara itu, khusus untuk proyek yang sumber dananya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) ditentukan besaran fee masih di antara 7-10 persen, ditambah 8 persen dari nilai kontrak pekerjaan.
Proyek itu di antaranya:
1. Pembangunan jalan dalam kota Namrole Tahun 2015 dengan nilai proyek sebesar Rp 3,1 miliar.
2. Peningkatan jalan dalam kota Namrole (hotmix) dengan nilai proyek Rp 14,2 miliar;
3. Peningkatan jalan ruas Wamsisi-Sp Namrole Modan Mohe (hotmix) dengan nilai proyek Rp 14,2 miliar;
4. Peningkatan jalan ruas Waemulang-Biloro dengan nilai proyek Rp 21,4 miliar.
"Atas penerimaan sejumlah fee tersebut, tersangka TSS diduga menggunakan orang kepercayaannya, yaitu tersangka JRK (Johny Rynhard Kasman), untuk menerima sejumlah uang menggunakan rekening bank miliknya dan untuk berikutnya ditransfer ke rekening bank milik tersangka TSS," tuturnya.
Tersangka IK sebagai Pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Tersangka TSS dan JRK disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 3 dan atau 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. (KT-01)
0 komentar:
Post a Comment