Aksi yang dikawal ketat oleh pihak kepolisian ini dipimpinan oleh Arham Solissa selaku ketua, Kasim Souwakil selaku Sekretaris dan Abadan Lesilawang selaku koordinator aksi.
Kehadiran Aliansi Pemuda Demokrasi di depan kantor Bawaslu Bursel merupakan representasi dari suara ribuan suara masyarakat Bursel atas keadilan dalam penegakan hukum terkait sejumlah dugaan pelanggaran Pilkada Bursel yang telah dilaporkan ke Bawaslu RI.
Berdiri sebagai relawan relawan Demokrasi, sejumlah pemuda dan mahasiswa ini datang dengan segudang harapan yakni mereka menginginkan Bawaslu Bursel dapat berdiri lurus dan menempatkan diri secara independen dalam menerapkan keadilan demokrasi.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan oleh koordinator aksi, Abadan Lesilawang, mereka menuntut agar Bawaslu Bursel dapat menyelesaikan proses hukum yang saat ini sedang ditangani, dan jika Bawaslu Bursel tidak mampu menyelesaikan apa yang menjadi proses hukum tersebut maka mereka menduga Bawaslu Bursel telah kehilangan marwah dan kemasukan angin.
“Jika Bawaslu Kabupaten Bursel tidak mampu meyelesaikan proses hukum yang saat ini sedang ditangani dengan benar, maka itu artinya Bawaslu Bursel meminta kami berkata jujur bahwasannya Bawaslu telah ikut serta melakukan kejahatan yang sama,” teriak Lesilawang.
Lanjutnya, jika hal itu benar-benar terjadi, maka Bawaslu Bursel tidak mampu memberikan kepastian hukum dan sangat tidak mampu memberi manfaat kepada kepentingan masyarakat umum.
“Kita diperintahkan untuk taat dan mematuhi Hukum, lantas lembaga yang dilahirkan oleh Negara dengan tujuan untuk menerapkan aturan justru menjadi munafik. Mereka berfoya-foya dengan kekuasaan namun tidak mampu memberikan manfaat kepada khalayak umum,” tuding mereka.
Tak sampai disitu, dengan kejadian ini, mereka berjanji akan mengawal penuh pihak Bawaslu agar tidak terjadi praktik-praktik yang mengarah kearah gratifikasi.
Adapun tuntutan dari Aliansi Pemuda Demokrasi Bursel adalah, Satu: Bawaslu Bursel harus terbuka dan netral dalam menegakan supremasi hukum, Dua: Bawaslu harus berani mengambil keputusan hukum secara tegas terhadap setiap orang atau kelompok yang terlibat dalam melakukan politik praktis.
Tiga: Kami menolak rekomendasi Bawaslu Bursel yang tidak independen dan terkesan menyimpang dari pelimpahan Bawaslu Republik Indonesia terhadap penanganan pemeriksaan saksi tidak berdasarkan bukti dan fakta lapangan. Keempat: Kami meminta Bawaslu Bursel untuk meninjau kembali rekomendasi pemeriksaan saksi berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan di lapangan selama tahapan kampanye sampai proses pencoblosan hingga rekapan.
Kelima: Bila Bawaslu Bursel tidak menanggapi tuntutan kami maka kami meminta kepada BAWASLU RI untuk melakukan supervisi langsung ke Bawaslu Bursel terhadap penanganan tindak lanjut laporan kami yang dilimpahkan oleh Bawaslu RI.
Keenam: Kami minta Kehadiran lembaga Bawaslu terkhusus Bawaslu Bursel yang merupakan perpanjangan tangan dari cita-cita mulia yang dirindukan khalayak umum terutama masyarakat Bursel sebagai upaya perwujudan asas keadilan.
Ketujuh: Bila Bawaslu Bursel tidak menggubris tuntutan kami, maka kami akan melakukan aksi Boikot Kota.
“Ini hanya mukadimah, kami tidak ingin bertemu dengan pimpinan Bawaslu, selanjutnya jika tuntutan kami tidak di indakan maka kami akan hadir dengan massa yang lebih besar, agar Bawaslu Bursel dapat membuka mata dan dapat menjalankan aturan yang sebenar-benarnya tanpa memihak kepada salah satu pihak. Kami akan gelar aksi boikot kota,” teriak salah satu pendemo.
Usai menyampaikan tuntutannya, pendemo kemudian bergerak menggunakan mobil Pickup dan sejumlah motor kembali ke posko mereka.
Sementara informasi yang berhasil diperoleh, saat aksi berlangsung, Ketua Bawaslu Bursel, Umar Alkatiri diketahui tidak masuk kantor dan sementara berada di Namlea. (KT/Tim)
0 komentar:
Post a Comment