Namlea, Kompastimur.com
Kepala Bappeda Kabupaten Buru,M
Najib Hentihu SP MSc memaparkan tujuh prioritas pembangunan daerah Kabupaten
Buru tahun 2021 di hadapan peserta Forum Konsultasi Publik dalam penyusunan
Rancangan Awal RKPD Kabupaten Buru Tahun 2021, bertempat di aula BKPSDM, Senin
(9/3).
Kepala Bappeda menjelaskan 7
prioritas RKPD tahun 2021 antara lain : 1).peningkatan kualitas sdm yang unggul
dan berdaya saing, 2).peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik,
3).peningkatan infrastruktur perkotaan dan pedesaan, 4). Pengelolaan sumber
daya alam dan pariwisata, 5).penataan ruang daerah peningkatan mitigasi bencana
dan kualitas lingkungan, 6). Peningkatan kelembagaan ekonomi kreatif dan iklim
berusaha, serta 7).Revolusi mental serta pelestarian adat dan budaya.
Dihadapan peserta, Kepala Bappeda
kembali mengingatkan Visi pembangunan Kabupaten Buru tahun 2017-2022 yakni
Kabupaten buru yang maju menuju masyarakat bupolo yang sehat cerdas berakhlak
mandiri dan sejahtera.
Dengan Misinya antara lain,
mewujudkan masyarakat bupolo yang sehat cerdas dan sejahtera, penyelenggaraan
pemerintah yang amanah dan profesional dan akuntabel, peningkatan infrastruktur
dan pengelolaan sumber alam yang lestari, pemerataan pembangunan yang
berkeadilan dan peningkatan daya saing ekonomi, mewujudkan ruang yang nyaman
dan berkelanjutan.
Kepala Bappeda pula memaparkan
gambaran umum Kabupaten serta indikator makro pembangunan dengan menyentil laju
pertumbuhan ekonomi dari tahun 2014 hingga 2018 dengan putih posisi terakhir
mencapai 6,2%.
Di singgung pula pengangguran
terbuka di 2018 yang mencapai 2,6% serta inflasi daerah sebesar 2,6% di tahun
2018.
Dipaparkan juga angka kemiskinan
pada tahun 2019, bahwa jumlah penduduk miskin Kabupaten buru meningkat
dari 23.617 jiwa pada tahun 2018 menjadi
di 23891 jiwa di tahun 2019.
Meskipun demikian, kata Najib,
secara persentasi jumlah penduduk miskin Kabupaten buru tahun 2019 mengalami
penurunan dibanding tahun 2018.
Disinggung pula tingkat
kemiskinan provinsi Maluku sebesar 17,69% dan tingkat kemiskinan Kabupaten buru
sebesar 16,74%.
Menyinggung indeks pembangunan
manusia, disebutkan pada tahun 2019 IPM Kabupaten buru 66,291, naik 0,66% dari
tahun 2018. Berada di peringkat ketiga tertinggi di provinsi Maluku.
Ketua Bappeda juga memaparkan
indikator makro dan target pembangunan tahun 2021dengan menyebutkan bahwa
pertumbuhan ekonomi 6,65%, inflasi 3,69%, pengangguran 2,20%, PDRB perkapita
20,2 juta, kemiskinan 15, 93%, IPM 70,55% dan gini ration 0,10%.
Di hadapan peserta forum
konsultasi ketua Bappeda juga mengulang
kembali 5 arahan utama presiden Jokowi yang wajib dilaksanakan antara lain:
Pertama, Pembangunan SDM, yakni
membangun SDM pekerja keras yang dinamis produktif terampil menguasai ilmu
pengetahuan dan teknologi di dukung dengan kerjasama industri dan talenta
global.
Kedua, pembangunan infrastruktur
yakni melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan
produksi dengan kawasan distribusi mempermudah akses ke kawasan wisata
mendongkrak lapangan kerja dan mempercepat peningkatan nilai tambah ekonomi
rakyat.
Ketiga, penyederhanaan regulasi
yakni segala bentuk kendala regulasi terutama menerbitkandua undang-undang
dengan pendekatan omnibus law pertama undang-undang cipta lapangan kerja kedua
undang-undang pemberdayaan UMKM.
Keempat, penyederhanaan birokrasi yakni memprioritaskan
investasi untuk menciptakan lapangan kerja memangkas prosedur dan birokrasi
yang panjang dan penyederhanaan eselonisasi.
Kelima, transformasi ekonomi yakni melakukan
transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing
manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran
bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pada kesempatan tersebut ketua
Bappeda juga memaparkan tema RKP 2021, skema dan prioritas rkpd provinsi Maluku
tahun 2021, beberapa isu strategis, dan
tema prioritas pembangunan Kabupaten
buru tahun 2021.
Dipaparkan juga korelasi misi
RPJMD dengan prioritas pembangunan tahun 2021, korelasi prioritas pembangunan
nasional provinsi dan kabupaten tahun 2021, dan
konsep pembangunan terintegrasi hits.(KT/11)
0 komentar:
Post a Comment