SBT, Kompastimur.com
Menanggapi kebutuhan nelayan di Kabupaten Seram Bagian Timur (SB) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berkewajiban untuk mengawal semua program yang diusulkan nelayan.
Hal ini diungkapkan oleh, Sekretaris Komisi C DPRD SBT, Ahmat Voth pada, Jumat (05/09/19).
Voth mengatakan, pihaknya berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap Nelayan di daerah ini dengn tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Nelayan
"Saya berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap kemajuan dan kesejahteraan nelayan di Kabupaten SBT," tutur Voth saat menghadiri acara diskusi sehari bersama HINMI SBT.
Wakil Rakyat asal Partai Gerindra ini meminta kepada perwakilan Nelayan yang hadir pada kegiatan ini agar menuangkan semua pikiran-pikiran mereka dalam bentuk rekomendasi, sehingga tidak terkesan ada rekayasa.
Sebab selama ini, para Nelayan berkeinginan hidup layak seperti para Nelayan yang berada di Kabupaten dan Kecamatan-kecamatan lain dalam wilayah privinsi lain yang ada di Indonesia.
"Sesegera mungkin semua pikiran nelayan dituangkan dalam satu bentuk rekomendasi, agar tidak terkesan ada rekayasa. Selama ini mereka ingin hidup layak seperti nelayan yang ada di Kabupaten dan Kecamatan-Kecamatan di provinsi lain," kata Voth.
Tentang pengawasan, Voth mengakui pihaknya sudah melakukan usaha. Namun masih terkendala pada beberapa hal teknis, maka itu, DPRD harus keras mengambil langkah tegas, Karena menurut Voth, di Kabupaten ini hanya ada tiga program yang paling penting yakni, pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan dan nelayan, mereka masuk pada poin ketiga.
Olehnya itu Voth berharap, apa yang menjadi program nelayan secara khusus segera dilakukan dengan baik, benar dan merata.
Agar bantuan yang diberikan juga tidak salah arah, jangan sampai pertanian diberikan bantuan nelayan dan begitu pula sebaliknya. (KT/FS)
0 komentar:
Post a Comment