Aliran Uang Suap Ke HS Jadi Misteri, Pemkab SBB Tak Berani Lapor Balik

Piru, Kompastimur.com

Selebrasi yang dilakukan anggota DPRD SBB Hendrik Seriholo dengan mengeluarkan uang kertas pecahan Rp 100.000 diforum ruang sidang paripurna DPRD Kabupaten SBB, pada saat penyampaian pandangan akhir kata fraksi tentang LPJ tahun 2018, yang menjadi trening topik dan wacana para pemuda di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Uang suap yang katanya HS diberikan pemerintah Daerah Kabupaten SBB, sampai dengan saat ini menjadi misteri dari mana sumber aliran uang itu, pahala pemkab SBB lewat Plh Sekda SBB membantah keras tundingan HS yang itu dialamatkan kepada Pemkab SBB

Hal ini disampaikan Ketua Walang Aspirasi Rakyat Maluku Kristian Sea Kepada Media ini, Sabtu (10/08/2019). Dimana dikatakan seharusnya Pemkab SBB mengambil langka tegas agar dapat terkuaknya aliran suap yang diberikan kepada HS, yang katanya dari Pemkab SBB.

" Jika Ucapan HS mencemari nama baik Pemkab SBB dan menjadi bola liar soal uang suap yang diterima HS, namun kenapa tidak ditempuh jalur hukum ada apa dengan Pemkab SBB " ujarnya.

Ditambahkannya, jika tidak ada langkah yang di tempuh Pemkab SBB untuk melaporkan HS, maka dirinya menduga aliran uang suap itu mengalir dari Pemkab SBB ke HS.

"Pemkab SBB tak Bernyali lapor HS, atau Pemkab SBB takut karena terlibat menyuap HS, ataukah Pemkab SBB takut jika HS buka buka - bukaan soal pemberi uang itu jika HS dilaporkan, maka dengan itu Pemkab SBB takut dan tak bernyali lapor HS,” paparnya.

Lanjutnya, Pemkab SBB takut terlibat pula dalam menyuap jika tempuh jalur hukum, makanya takut lapor HS, seharusnya Pemkab SBB ambil langkah hukum agar kasus suap ini semakin terang dari mana aliran uang suap itu jangan terkesan menjadi misteri namun kenyataan hingga saat ini belum ada laporan bali, sebenarnya ada apa dan kenapa?.

Pemkab SBB jangan hanya besar omongan saja dengan menentang HS soal Suap itu, padahal yang disampaikan Plh Sekda SBB bahwa HS sudah mencemari nama baik Pemkab SBB dengan menuding Pemkab SBB memberikan suap ke HS.

Menurutnya Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dinilai tak berani mengusut tuntas kasus HS yg di nilai menjatuhkan marwah pemerintahan M.Yasin Payapo dan Timotius akerina dengan ikronim for kase bae, tersebut.

Dia juga mengatakan pemerintah dalam hal ini bupati harus berkordinasi dengan pihak Polres dalam menyikapi pernyataan dari Hendrik Seriholo, karena di nilai telah menjatuhkan marwah lembaga pemerintahan yang bertajuk saka mese nusa. lanjut dia ( Kristian) apabila bupati tidak melakukan kordinasi atau diam maka akan menimbulkan buah bibir dari berbagai pihak.

" Bupati harus mengambil sikap dalam hal mengadakan pelaporan terhadap HS. Kalau bupati memilih diam maka menimbulkan asumsi dari pihak lain," katanya.

Kristian juga berharap kepada pihak kepolisian dalam hal Polres SBB harus objektif independen dalam menangani kasus-kasus yang kerap terjadi di kabupaten yang bertajuk saka mese nusa itu.

“Kami berharap polres SBB harus independen dalam menangani kasus-kasus yg terjadi di bumi Saka Mese Nusa," harapnya. (KT/MFS)