Morotai, Kompastimur.com
Apabila saat ini kita mencermati dinamika hubungan eksekutif dan legislatif pada Pemerintah di Kabupaten Morotai, Provinsi Maluku Utara (Malut), akhir-akhir ini sangat cukup fenomenal. Sebab, hal ini membuat masyarakat di Kabupaten Morotai juga menjadi bingung.
Setidaknya, cukup menarik untuk mempertanyakan kembali bagaimana hubungan tersebut. Seharusnya keduanya saling menjalin Mitra kerja antara DPRD dan Pemda Morotai.
"Setidaknya saat ini DPRD dan Pemerintah Daerah (Pemda) Morotai telah mencari jalan keluar untuk mencari solusi. Sebab berbagai masalah yang terjadi di Kabupaten Morotai membuat keduanya saling menyerang di ruang publik. Dengan begitu rakyat Morotai pun ikut binggun. "ungkap Muhammad Albaar selaku ketua Pengurus Besar (PB) Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Morotai (HIPPAMORO) Provinsi Maluku Utara saat di konfirmasi melalui whatsapp pada 10 Desember 2018 dini hari.
Selaku ketua, Ia berharap antar kedua lembaga ini dapat menyelesaikan masalah yang kini sangat krusial terjadi di Kabupaten setempat.
Dimana pemasahan diangkat pertama adalah masalah Pertambangan Pasir yang masuk di Kabupaten Morotai.
"Setidaknya DPRD dan Pemda menolak adanya pertambagan tersebut, karena bagi kami perusahaan ini memiliki dampak secara langsung dan pastinya akan di rasakan masyarakat kedepan,"kata Muhammad Albaar.
Lanjutnya, DPRD dan Pemda Morotai harusnya telah memediasi masyarakat Desa Gotalamo dan TNI AU dalam menyelesaikan sengketa lahan, selanjutnya DPRD dan Pemda Morotai maupun Porles Morotai sudah seharus mengambil sikap untuk memberantas judi Togel yang secara terang-terang ada di lingkungan masyarakat.
"Kami curiga adanya oknum Pejabat yang mencoba untuk melindungi bandar Togel, sehinga judi Togel di legalkan begitu saja dan ada masi banyak masalah yang harus dan perlu di selesaikan DPRD dan Pemda Morotai," paparnya.
"Kami meminta kepada semua masyarakat Kabupaten Morotai untuk jangan menjual lahannya begitu saja kepada Warga Negara Asing (WNA), atau kepada Perusahan, karen kalian semua suatu kelak pasti akan memiliki anak cucu atau generasi penerus kedepan, tampa kalian sadari bahwa suatu waktu kalian akan membutuhkan lahan tersebut demi kehidupan kalian," pintanya.
Dirinya berharap DPRD dan Pemda Morotai dapat melihat masalah yang saat ini telah menjalar di Kabupaten Morotai, bukannya saling sindir-menyindir, soal "siapa yang paling benar dan siapa yang salah. Sebab, kedua lembaga ini adalah lembaga Negara. DPRD, Bupati adalah Pejabat publik. Untuk itu, setidaknya permasalahan ini dapat memberikan contoh dan sikap yang baik terhadap masyarakat yang ada di kabupaten Morotai dan juga di ruang Publik.
Dimana kemitraan Pemda dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara dan bermakna diantara kedua lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sejajar, artinya tidak saling membawahi.
"Disinilah sebenarnya eksekutif dan legislatif harus memahami tugas dan perannya masing-masing, karena bagaimanapun juga dalam melakukan pencapaian untuk menggapai tujuan pembangunan Otonomi daerah, eksekutif dan legislatif merupakan dualitas yang bersifat inheren, tidak terpisahkan dan bukan pemisahan mutlak. Namun merupakan polaritas yang meliputi dua dimensi komplementer dari realitas pemerintahan di daerah. Apalagi dalam Undang-Undang Otonomi daerah dengan tegas menjelaskan bahwa pemerintahan daerah itu terdiri dari Pemda atau eksekutif, dan DPRD atau legislatif," jelasnya. (KT/MS
0 komentar:
Post a Comment