Fraksi Demokrat Soroti Keterlambatan Pencairan Dana Desa di SBT

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD SBT, Bahrum Wadjo

Bula, Kompastimur.com

Dana Desa (DD) di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) hampir setiap Tahun terjadi keterlambatan pencairan.

Kali ini keterlambatan pencairan kembali terjadi dengan alasan keterlambatan pelaporan DD 2016 oleh pihak Desa.

Hal ini mendapat tanggapan serius dari Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD SBT, Bahrum Wadjo, Jumat (24/11) di Kantor DPRD SBT pasca penyampaian KUA-PPAS.

Wadjo secara tegas mengatakan, sebagai wakil rakyat, dirinya menghimbau kepada pihak BPMD Kabupaten SBT agar segera mengambil langkah sehingga pencairan DD tahap pertama di beberapa Desa yang belum melakukan pencaiaran dapat dicairkan.

Lebih lanjut ditambahkan, jika pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten SBT tidak cepat mengambil langkah, maka secara tidak langsung pihak BPMD Kabupaten SBT ikut menghambat proses pencairan DD, maka Fraksi Partai Demokrat di DPRD SBT akan mengawal masalah ini sampai tuntas.

"Jika Pemdes tidak mampu mencairkan DD, berarti Pemdes ikut menghambat kinerja di Desa dan Fraksi Partai demokrat akan mengawal hingga tuntas," kata Wadjo dengan nada tegas.

Wadjo menambahkan, memasuki pengujung akhir tahun anggaran ini, jika tidak dicairkan, maka secara otomatis akan dikembalikan ke kas negara, sehingga menimbulkan kerugian besar terhadap rakyat, Desa dan Pemerintah Daerah.

"Di penghujung tahun, jika anggaran ini akan dikembalikan, maka rakyat rugi, Desa rugi dan Pemda rugi," sesal wadjo.

Untuk itu, Anggota DPRD asal Dapil III (Kecamatan Seram Timur, Tutuk tolu, Kiandarat, Kelimury, Lian Vitu) dari Partai Demokrat ini mendesak Bupati SBT, Abdul Mukti Keliobas agar segera mengeavaluasi Kepala BPMD Kabupaten SBT, Jafar Kwairumaratu terkait denga persoalan ini, kerena dinilai lamban dalam merespon keterlambatan pencairan DD.

"Bupati harus jujur melihat ini, pantas dievaluasi atau tidak??. Jika ini terus berlanjut, maka Saya ajak kades-kades untuk bersama-sama datangi BPMD," ujarnya.

Berdasarkan Data yang dimiliki media ini, terjadi penurunan penerimaan DD di Kabupaten SBT dari penerimaan di tahun 2017 sebesar Rp.151 Milyar lebih menjadi Rp. 139 Milyar lebih di Tahun 2018 mendatang. (KT-FS)