Diduga Ada Oknum PNS Dinas Pendidikan SBB, Main Proyek Dana DAK

Piru, Kompastimur.com

Oknum pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) diduga berada dalam proyek Dana Alokasi Khusus baik di Sekolah Dasar ( SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Kabupaten SBB.

Padahal yang seharusnya dana anggaran tersebut dikerjakan secara swakelola bukan dikerjakan oleh pihak ketiga, namun yang terjadi diduga ada oknum PNS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SBB turut bermain proyek tersebut.

“Ada Indikasi oknum PNS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat terlibat dalam pengelolaan dana DAK SD dan SMP. Kami menyayangkan dana tersebut sebab seharusnya dikelola oleh pihak ketiga baik itu dana alokasi khusus sekolah dasar (SD ) maupun sekolah menengah pertama ( SMP) Kabupaten Seram Bagian Barat. Itu bukan domainnya pihak ke tiga tetapi pihak sekolah itu sendiri yang harus mengelola dana tersebut secara swakelola bukan pihak ketiga yang kerjakan dana alokasi khusus tersebut," ungkap Sumber yang enggan namanya dipublikasikan kepada Kompas Timur. Com, Jumat (3/11)

Menurutnya, seharusnya oknum PNS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahu aturan terkait penggunaan dana alokasi khusus tersebut, bukan main tabrak aturan. Dengan mengabaikan aturan Oknum PNS Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten SBB sudah melanggar hukum dengan membiarkan dana itu dikelola oleh pihak ketiga.

Ketua Komisi C DPRD SBB, Maaruf Tomia kepada Kompastimur.com mengatakan jikalau memang ada informasi bahwa Dana DAK di kelola oleh pihak ke tiga dan melibatkan oknum PNS pada Dinas Pendidikan seperti dimaksud akan ditelusuri baik di Lapangan ataupun kita akan konfirmasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait masalah ini.

"Karena Dana DAK tersebut menjadi swakelola murni oleh Pihak Sekolah dan Komite dengan membentuk panitia bersama untuk pembangunan atau rehabilitasi bukan ada pihak ketiga yang terlibat dalam pengelolaan Dana DAK tersebut,” jelas Tomia.

Menurutnya, jika dipikir kalau ada oknum dinas yang demikian berarti terlalu jauh dia melampui kewenangannya dan tentu itu melanggar aturan. Sama halnya juga kalau ada pihak ketiga yang mengelolanya, itu juga melanggar aturan.

“Terkait hal ini nanti kita akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap dana DAK SD maupun SMP yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat" tambah Tomia

Tomia menjelaskan, beberapa waktu lalu Komisi C sudah meninjau prospek pembangunan sekolah melalui DAK ini di beberapa sekolah. Selanjutnya akan dilanjutkan peninjauan lagi ke sekolah penerima DAK, sekaligus mengkroscek informasi keterlibatan PNS dan Pihak ketiga dalam pengelolaan Dana Dak itu.

“Kita akan mengecek kebenaran informasi tersebut dan perlu nanti kita akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat untuk memperjelas masalah ini. Selain itu tidak menutup kemungkinan kepala-kepala sekolah penerima DAK juga kita akan panggil terkait informasi tersebut," paparnya. (KT MFS)