Jokowi Harap Sengketa Lahan Berkurang

Ternate, Kompastimur.com

Kedatangan Presiden Joko Widodo kali ini juga membawa angin segar lain. Selain bandara bertaraf nasional di Pulau Halmahera, Jokowi juga menunjukkan perhatiannya terhadap warga yang belum memiliki sertifikat kepemilikan tanah.

Tahun ini, pemerintah menjatahi Maluku Utara 21.035 bidang tanah untuk dibuatkan sertifikatnya. Kepastian ini dikemukakan Jokowi dalam sambutannya saat menyerahkan sertifikat Program Nasional Agraria (Prona) di Pelabuhan Perikanan Bastiong, Ternate, sore kemarin (8/5).

Jokowi mengungkapkan, kebutuhan sertifikat masyarakat Malut sebanyak 487.000 lebih bidang. Hanya saja, yang baru diselesaikan adalah 216.000 bidang. Itu berarti, belum mencapai separuh.

Menurut politisi PDI-P itu, kondisi ini sama halnya dengan data dari daerah lain di seluruh Indonesia. Dimana ada 126 juta bidang tanah yang membutuhkan sertifikat, namun baru 46 juta yang terealisasi sertifikatnya. 

"Akibat kekurangan ini, banyak tempat terjadi sengketa dan konflik atas tanah. Baik antarsesama anggota masyarakat maupun melibatkan perusahaan, bahkan dengan pemerintah," tuturnya.

Presiden mengaku sangat berbahagia dalam kunjungan kali ini. Pasalnya, ia dapat bertemu langsung dengan 718 penerima sertifikat dari 1.035 penerima tahap pertama di tahun 2017. Ia juga mengingatkan, sertifikat tersebut menjadi tanda bukti hak atas tanah secara hukum. 

"Bagi yang telah pegang, dilindungi (sertifikatnya, Red). Jangan sampai rusak," pintanya.

Ayah tiga anak itu menambahkan, sertifikat tersebut dapat membantu masyarakat melakukan usaha. Misalnya dengan menjaminkan ke bank untuk mendapatkan modal kredit. 

Hanya saja, ia meminta masyarakat berhati-hati menjaminkan sertifikat tanah milik mereka. Perlu dilakukan perhitungan matang atas kredit yang hendak diajukan. Paslanya, ia tak ingin kelak angsuran kredit bermasalah dan sertifikat tanah mereka bakal disita bank. 

"Melakukan kredit itu bukan untuk membeli barang mewah berupa mobil, tapi harus dijadikan modal usaha atau investasi yang memiliki keuntungan dan memiliki prospek ke depan," katanya mewanti-wanti.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga kembali menyatakan keseriusannya membangun bandara di Halmahera. Menurutnya, bandara tersebut bakal menjadi bandara alternatif bila Bandara Babullah terganggu abu vulkanik Gamalama. 

"Bandara babullah ini sewaktu-waktu ditutup abu vulkanik, karena itu harus ada bandara alternatif yang dibangun. Itu yang diusulkan Gubernur dan saya sudah nyatakan untuk menyanggupi membangunnya," tegasnya kepada wartawan di sela-sela penyerahan sertifikat.

Jokowi mengaku, untuk lokasi pembangunan bandara belum diketahui pasti, karena masih menunggu penentuan dari Pemerintah Provinsi. Meski begitu, pihaknya menargetkan pembangunan dapat diselesaikan dalam tempo dua tahun.

"Bandara alternatif ini ditargetkan dua tahun sudah harus selesai. Begitu lokasi telah ditetapkan langsung dilakukan pembangunan," ujarnya.


Baru 44,5 Persen
Sementara Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan A Djalil menuturkan, jumlah bidang tanah yang hendak disertifikasi di Malut sebanyak 487.235 bidang. Yang telah terdaftar dan telah mendapat sertifikat sebanyak 216.700 bidang atau 44,5 persen, sementara yang belum bersertifikat sebanyak 55 persen. Untuk tahun 2017, tahap pertama telah selesai sebanyak 5.000 bidang melalui Prona, ditambah dengan program redistribusi 1.000 bidang oleh pemerintah daerah. 

"Maka total tahap pertama sebanyak 6.000 bidang,” tuturnya.

Sedangkan pada tahap kedua akan dialokasikan sebanyak 20.000 bidang. Menyusul pada 2018 nanti direncanakan sebanyak 62.000 bidang. 

"Sementara hak tanggungan tahun 2017 sebanyak 617 sertifikat untuk mendapat pinjaman sebanyak Rp 781 miliar. Karena itu dengan banyaknya sertifikat, semakin memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengakses kredit di perbankan," pungkasnya.(KT-02/Malutpost.co.id)

Baca Juga

2:50:00 AM