Namrole,
Kompastimur.com
Pasca kampanye
pasangan dengan nomor urut 2 (Murad Ismail-Barnabas Orno) pada tanggal 2 April
di alun-alun Kota Namrole, munculah sebuah isu
yang viral ditengah-tengah masyarakat Bursel maupun seantero Maluku
terkait adanya instruksi langsung oleh Bupati Bursel Tagop Sudarsono Soulissa
kepada seluru Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memilih pasangan dengan Jargon
BAILEO tersebut.
Wakil Bupati
Bursel Buce Ayub seleky dengan tegas mengkalrifikasi hal tersebut dengan
mengatakan bahwa pada saat Bupati Bursel Tagop Sudarsono Soulissa hadir pada
kampanye tersebut bukan sebagai Bupati melainkan sebagai Juru Kampanye
(Jurkam).
“Saya sampaikan
secara keras, karena ternyata di dalam masyrakat kita termasuk viral terhadap
kampanye nomor dua kemarin, karena ternyata di dalam masyarakat dan dimana-mana
cukup viral. Ada orang yang mengatakan bahwa pak bupati menginstruksikan PNS,
saya klarifikasi bahwa Bupati Buru Selatan tidak pernah menginstruksikan hal
itu, karena kapasitas beliau saat itu sebagai jurkam yang telah mengambil cuti
dari jabatan bupati,” tegas seleky saat memimpin apel pagi di halaman Kantor
Bupati, Senin (07/05).
Seleky
mengatakan seluruh ASN akan tetap berada pada koridornya sebagai ASN yang di
atur dengan undang-undang ASN. Jika ada ASN yang berpolitik praktis sudah pasti
akan dikenakan sanksi.
“ASN tetap harus
berada pada prinsip dan sistem peraturan pegawai negeri, sehingga hal ini
jangan dipolitikan. Dimana–mana saya di tanya wartawan saya bilang tidak, di Buru Selatan tidak ada pemerintah
instruksi seperti itu, itu adalah jurkam dan status beliau saat itu sebagai
jurkam bukan bupati,” ujarnya.
Dirinya juga
mengatakan, pada saat dirinya mengambil cuti untuk berkampanye, selalu
menekankan kepada ASN bahwa berpolitik praktis adalah melanggar undang-undang
yang mengatur tentang ASN.
“Saya juga waktu
hadir disana untuk kampanye waktu saya cuti, saya katakan haram hukumnya bagi
ASN jika terlibat di dalam politik praktis.
Tetapi yang harus dilihat dari ASN adalah hak politiknya sebagai warga
negara yaitu memilih pemimpin,”
jelasnya.
Dirinya berharap
PNS di Buru Selatan Bukanlah PNS yang mudah terpancing dengan isu-isu yang
dapat mengacaukan fokus dan tanggung jawab utamanya sebagai PNS.
“Saya harap PNS
di Bursel ini bukanlah PNS gelondongan yang dengar isu sana-sini lalu
terkontaminasi. Sekda tindak tegas, kepada Kaban kepegawaian siapa PNS yang
terlibat di dalam politik praktis jika itu kita temukan tindak tegas. Saya
sudah mendengar banyak sekali, ya masing-masing jaga diri sajalah,” kata Wakil
Bupati dua periode ini. (KT-02)
0 komentar:
Post a Comment