Penggeledahan Kantor Sudin PPKUKM Jakarta Timur Terkait Dugaan Korupsi Mesin Jahit
Penyelidikan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur
Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Timur melakukan penggeledahan Kantor Suku Dinas PPKUKM Jakarta Timur pada Senin (10/11/2025) terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan mesin jahit. Kantor tersebut berlokasi di kompleks Kantor Wali Kota Jakarta Timur.
Support Dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memastikan bahwa pemerintah provinsi memberikan dukungan kepada langkah Kejari Jakarta Timur dalam penindakan kasus tersebut. Pramono menegaskan bahwa tidak ada pihak di Pemprov DKI yang mencoba menghambat proses hukum yang sedang berjalan.
Detail Kasus Korupsi Mesin Jahit
Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Jakarta Timur, Adri E Pontoh, menjelaskan bahwa pengadaan mesin jahit senar oleh Sudin UMKM Jakarta Timur dilakukan pada tahun 2022 hingga 2024 dengan total lebih dari Rp 9 miliar. Penggeledahan kantor tersebut dilakukan untuk mengumpulkan bukti terkait dugaan penggelapan anggaran yang dilakukan oleh pejabat terkait.
Proses Hukum dan Perkembangan Kasus
Adri memastikan bahwa akan ada tersangka dalam kasus ini setelah pihaknya melakukan proses pendalaman dan menghitung kerugian negara. Dokumen-dokumen penting seperti DPA, komputer, dan dokumen lainnya telah disita untuk diselidiki lebih lanjut.
Pendapat Masyarakat
Masyarakat Jakarta Timur menanggapi penggeledahan ini dengan beragam pendapat. Beberapa menyambut baik langkah Kejari Jakarta Timur dalam memberantas korupsi, sementara yang lain menunggu perkembangan lebih lanjut dari pihak berwenang.
Upaya Pemberantasan Korupsi
Langkah-langkah pemberantasan korupsi seperti yang dilakukan Kejari Jakarta Timur ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas praktik korupsi di berbagai sektor, termasuk dalam pengadaan barang dan jasa.
Kesimpulan
Dengan adanya penggeledahan Kantor Sudin PPKUKM Jakarta Timur terkait dugaan korupsi mesin jahit, diharapkan kasus ini dapat diusut tuntas dan para pelaku korupsi dapat diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Langkah-langkah pencegahan korupsi juga perlu terus ditingkatkan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.
