Pagar Misterius di Laut Tangerang: Membedah Penyegelan Pagar Laut 30,16 Km oleh KKP
Pada tanggal 9 Januari 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penyegelan terhadap pagar laut tanpa izin yang membentang sepanjang 30,16 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang. Aksi penyegelan ini dipimpin oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, Pung Nugroho Saksono, atau yang akrab disapa Ipunk. Penyegelan tersebut dilakukan atas instruksi dari Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono.
Mengapa Pagar Laut tersebut Disegel?
Ipunk menjelaskan bahwa penyegelan pagar laut dilakukan karena pemasangan pagar tersebut tidak memiliki izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Selain itu, pagar laut tersebut juga telah meresahkan para nelayan karena mengganggu akses mereka ke laut. Ipunk menegaskan bahwa laut seharusnya tidak dipasangi pagar seperti itu karena dapat mengganggu lalu lintas di laut. Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk menindaklanjuti siapapun pemilik pagar tersebut dan siap memberikan sanksi denda apabila pemiliknya tidak segera mencabut pagar laut tersebut.
Penegakan Hukum dalam Penyegelan Pagar Laut
Dalam kasus ini, Ipunk memberikan waktu paling lambat 20 hari kepada pemilik pagar laut untuk mencabutnya. Jika dalam batas waktu yang ditentukan tidak ada tindakan dari pemiliknya, pihak KKP akan turun tangan untuk meratakan pagar laut tersebut. Ipunk menegaskan bahwa negara memiliki aturan yang harus dipatuhi oleh semua pihak, dan tidak boleh melakukan kegiatan yang tidak memiliki izin. Tindakan penyegelan ini merupakan tindakan paksaan pemerintah untuk menghentikan aktivitas yang merugikan masyarakat dan lingkungan.
Kesimpulan
Pagar laut misterius sepanjang 30,16 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang telah menjadi sorotan publik setelah KKP melakukan penyegelan terhadapnya. Aksi ini merupakan langkah tegas pemerintah dalam menegakkan hukum dan melindungi kepentingan masyarakat nelayan yang terganggu oleh adanya pagar laut ilegal. Dengan adanya tindakan ini, diharapkan akan memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan lingkungan laut dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi sumber daya kelautan Indonesia.
(Artikel ini disusun berdasarkan berita dari detik.com)
