Megawati Soekarnoputri Tolak Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto

Ringkasan Berita:

• Megawati Soekarnoputri menolak pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto karena dianggap memiliki catatan kelam dan kasus korupsi.
• Koordinator FSPI Zuhelmi Tanjung menilai sikap Megawati menunjukkan Indonesia belum berdamai dengan masa lalunya dan mencampur urusan pribadi dengan negara.
• Ia menilai Soeharto berjasa besar dalam pembangunan nasional dan layak diberi gelar demi semangat rekonsiliasi dan persatuan bangsa.

Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus mantan Presiden RI Megawati Soekarnoputri menolak pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, yang diketahui memiliki catatan kelam dalam sejarah Indonesia.

Bahkan Soeharto serta ahli waris telah diwajibkan Mahkamah Agung membayar ganti rugi Rp 4,4 Triliun dari korupsi lewat satu yayasan dan dinyatakan terbukti sebagai otak 12 peristiwa pembantaian massal di Indonesia.

Berbagai pihak pun memberikan tanggapan salah satunya Koordinator Presidium Forum Silaturahmi Pemuda Islam (FSPI), Zuhelmi Tanjung.

Reaksi Koordinator FSPI

Zuhelmi menilai, apa yang disampaikan oleh Megawati, mencerminkan bangsa Indonesia belum sepenuhnya berdamai dengan masa lalunya.

“Alasan penolakan Ibu Mega sebagai mantan presiden sekaligus Ketua PDIP tentang luka sejarah,” jelasnya, Sabtu (8/11/2025).

Seharusnya, kata Zuhelmi, sebagai mantan Presiden RI, Megawati bisa menunjukan kedewasaan dalam berpolitik dan tak mencampur adukan masalah keluarga dengan negara.

Pendapat Zuhelmi tentang Soeharto

Zuhelmi juga menilai bahwa pemimpin sejati seharusnya menampilkan keteladanan dalam menghargai semua tokoh bangsa, meskipun pernah berseberangan secara politik.

Ia mencontohkan sikap Presiden Prabowo Subianto yang tetap menghormati Ir Soekarno sebagai Bapak Bangsa.

“Keteladanan seperti ini mengajarkan kita untuk mengakui kontribusi seorang tokoh secara utuh,” jelasnya.

Kesimpulan

Zuhelmi menegaskan, sikap penolakan terhadap pemberian gelar kepada mantan Presiden RI, Soeharto tidaklah adil.

Menurutnya, di balik kontroversi politik Orde Baru, Soeharto memiliki jasa besar dalam sejarah pembangunan nasional.

“Mulai dari swasembada pangan, pembangunan infrastruktur dasar, stabilitas ekonomi dan politik, hingga program transmigrasi dan pendidikan dasar,” ungkapnya.