Mengoptimalkan Produksi Bijih Timah PT Timah Tbk: Permintaan Dukungan Komisi XII DPR
PT Timah Tbk, perusahaan tambang timah terkemuka di Indonesia, telah meminta dukungan dari Komisi XII DPR untuk memastikan operasional perusahaan tetap berjalan lancar. Dalam pertemuan dengan Komisi XII DPR di Jakarta, Direktur Produksi & Komersial PT Timah, Ilhamsyah Mahendra, menyoroti pentingnya regulasi yang mengatur semua bijih timah yang diambil dari kegiatan penambangan di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah agar dapat dikembalikan ke perusahaan.
Regulasi yang Mendukung Stabilitas Produksi
Ilhamsyah Mahendra meminta adanya penerbitan peraturan turunan yang memberikan kewenangan kepada PT Timah dalam mengatur produksi bijih timah. Hal ini diharapkan dapat memastikan produksi bijih timah perusahaan menjadi lebih stabil dan konsisten. Menurut Mahendra, langkah ini sangat penting mengingat implikasinya terhadap permintaan dan pasokan global bijih timah.
Dalam paparannya, PT Timah menjelaskan bahwa penerbitan peraturan turunan ini diharapkan dapat memberikan kewenangan lebih kuat kepada perusahaan dan aparat terkait untuk menindak tambang timah ilegal serta mengatur bijih timah yang diambil dari kegiatan penambangan ilegal agar dapat dikembalikan. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan proses legalisasi dan kompensasi yang adil dengan penambang rakyat juga dapat lebih mudah dilakukan.
Percepatan Penerbitan Peraturan Turunan
Selain itu, PT Timah juga meminta percepatan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari Undang-Undang Minerba yang mendukung perbaikan tata kelola dan tata niaga dalam industri pertambangan. Langkah ini diharapkan dapat mendukung penetapan timah sebagai mineral kritis strategis dan mendorong hilirisasi pertambangan timah.
Pembinaan dan Legalisasi Penambangan oleh Rakyat
PT Timah juga menyoroti pentingnya pembinaan dan legalisasi penambangan oleh rakyat yang berada dalam wilayah IUP PT Timah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah melalui kerjasama dengan koperasi, dimana PT Timah telah mengimplementasikan pilot project melalui 5 koperasi di area Bangka Belitung.
Dengan adanya dukungan dari Komisi XII DPR, PT Timah optimis dapat terus meningkatkan produksi bijih timahnya secara stabil dan konsisten. Selain itu, langkah-langkah untuk mengatur penambangan ilegal dan mendukung penambang rakyat juga diharapkan dapat terus ditingkatkan untuk menjaga keberlanjutan industri pertambangan timah di Indonesia.
Kesimpulan
Dukungan dari Komisi XII DPR sangat penting dalam memastikan operasional PT Timah berjalan lancar dan produksi bijih timah perusahaan tetap stabil. Dengan adanya regulasi yang mendukung dan penerbitan peraturan turunan yang memberikan kewenangan kepada PT Timah, diharapkan produksi bijih timah dapat terus meningkat secara konsisten. Selain itu, langkah-langkah untuk mengatur penambangan ilegal dan mendukung penambang rakyat juga merupakan hal yang penting untuk menjaga keberlanjutan industri pertambangan timah di Indonesia.
Dengan kerjasama yang baik antara PT Timah dan pemerintah, diharapkan Indonesia dapat terus menjadi salah satu produsen timah terbesar di dunia dan menjaga keberlanjutan industri pertambangan timah untuk generasi mendatang.
