Rapat Paripurna di DPRD DKI Jakarta Memunculkan Protes
Pada tanggal 12 November 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menggelar Rapat Paripurna terkait pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun anggaran 2026. Rapat ini dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, anggota DPRD, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Pengesahan Rancangan APBD 2026
Nilai Rancangan APBD 2026 disepakati sebesar Rp81,3 triliun, yang mengalami penurunan dari perencanaan awal akibat pemangkasan dana bagi hasil sebesar Rp15 triliun. Sebelum disahkan, sejumlah anggota DPRD menyampaikan interupsi terkait pengurangan anggaran subsidi pangan pada tahun depan hingga Rp300 miliar.
Protes dan Keberatan
Anggota Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim, menyampaikan keresahan terkait pengurangan anggaran subsidi pangan. Ia menyoroti pengurangan dana sebesar Rp300 miliar untuk subsidi pangan murah kepada masyarakat. Lukmanul menekankan pentingnya subsidi pangan untuk masyarakat yang membutuhkannya.
Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Francine, juga mengungkapkan keberatan fraksinya terhadap penurunan anggaran subsidi pangan. Francine meminta pimpinan DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempertimbangkan ulang pengurangan anggaran tersebut, mengingat masih banyak warga kurang mampu yang belum menerima subsidi tersebut.
Dampak Pengurangan Anggaran Subsidi Pangan
Pengurangan anggaran subsidi pangan menciptakan dampak yang signifikan bagi warga Jakarta. Banyak yang khawatir bahwa penurunan ini akan membuat penerima manfaat subsidi pangan menjadi lebih sedikit, sehingga menyulitkan bagi warga yang membutuhkan bantuan tersebut.
Rekomendasi Fraksi PSI
Fraksi PSI merekomendasikan agar anggaran subsidi pangan sebesar Rp300 miliar tidak dikurangi. Mereka menekankan pentingnya alokasi dana yang memadai untuk memastikan bahwa seluruh penerima manfaat subsidi pangan benar-benar mendapatkan bantuan tersebut.
Kesimpulan
Rapat Paripurna di DPRD DKI Jakarta menjadi sorotan karena adanya protes terhadap pengurangan anggaran subsidi pangan. Penurunan anggaran ini memunculkan keberatan dari beberapa anggota DPRD, yang menekankan pentingnya subsidi pangan untuk warga kurang mampu. Diperlukan pertimbangan matang dari pihak terkait untuk memastikan bahwa kebijakan anggaran yang diambil dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Jakarta.
