Politisi PSI Francine Widjojo Janji Mengawal Kebijakan Presiden Prabowo Soal Upah
Francine Widjojo, seorang politisi dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), berjanji untuk mengawal kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait kenaikan upah sebesar 6,5 persen. Menurutnya, Upah Minimum Provinsi (UMP) di Jakarta harus sama dengan kebijakan nasional yang telah diumumkan oleh Presiden.
Penjelasan Francine Widjojo
Menurut Francine Widjojo, kenaikan upah sebesar 6,5 persen yang diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah langkah yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di Indonesia. Namun, ia menekankan pentingnya agar kebijakan tersebut dijalankan dengan adil dan transparan.
“Saya akan terus mengawal kebijakan Presiden Prabowo terkait kenaikan upah ini. Kesejahteraan pekerja harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan ekonomi kita,” ujar Francine.
Pendapat PSI Terkait Kebijakan Kenaikan Upah
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) selalu mendukung kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kenaikan upah sebesar 6,5 persen merupakan langkah positif yang harus dijalankan dengan baik agar tidak menimbulkan ketimpangan sosial.
“PSI akan terus memperjuangkan hak-hak pekerja dan buruh di Indonesia. Kesejahteraan mereka harus dijamin melalui kebijakan yang adil dan transparan,” kata juru bicara PSI.
UMP Jakarta Harus Sama dengan Kebijakan Nasional
Francine Widjojo juga menyoroti pentingnya agar Upah Minimum Provinsi (UMP) di Jakarta harus sama dengan kebijakan nasional yang telah diumumkan oleh Presiden. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya disparitas upah antara daerah yang dapat menimbulkan ketimpangan sosial.
“UMP Jakarta harus sejalan dengan kebijakan nasional agar tidak terjadi kesenjangan upah antara pekerja di Jakarta dengan daerah lainnya. Kesejahteraan pekerja harus menjadi perhatian utama dalam pembangunan ekonomi kita,” tegas Francine.
Kesimpulan
Dengan adanya komitmen dari politisi PSI seperti Francine Widjojo untuk mengawal kebijakan Presiden Prabowo terkait kenaikan upah, diharapkan kesejahteraan pekerja di Indonesia dapat meningkat. Penting bagi pemerintah untuk menjalankan kebijakan ini dengan adil dan transparan agar tidak menimbulkan ketimpangan sosial yang dapat merugikan rakyat.
