Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya Buka Suara Terkait Kasus Dugaan Korupsi di Pertamina
Sebuah sorotan tajam terhadap tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023 telah mengguncang Indonesia baru-baru ini. Kasus dugaan korupsi yang melibatkan beberapa tersangka, termasuk 2 direktur utama anak usaha Pertamina, telah memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Salah satunya adalah Ketua Komisi XII DPR, Bambang Patijaya, yang tidak tinggal diam dalam menghadapi isu ini.
Apresiasi Terhadap Permohonan Maaf Dirut PT Pertamina
Dalam sebuah pernyataan resmi, Bambang Patijaya mengapresiasi langkah Direktur Utama PT Pertamina, Aloysius Simon Mantiri, yang telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait kasus ini. Langkah tersebut dianggap sebagai komitmen untuk membenahi tata kelola perusahaan lebih baik ke depannya.
Lebih lanjut, Bambang juga menegaskan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina dan produk unggulannya, Pertamax. “Kepercayaan publik terhadap Pertamina dan kualitas produk Pertamax harus kita jaga sama-sama,” ujar Bambang.
Penegakan Hukum dan Perlindungan Kualitas Produk
Di tengah sorotan terhadap kasus dugaan korupsi ini, Bambang juga menyoroti upaya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dalam mendukung aparat penegak hukum. Menurut Bambang, Bahlil telah mendorong penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam tata kelola minyak, termasuk dugaan praktik oplosan.
“Bahlil justru mendorong jika ada pelanggaran hukum pada kasus oplos RON 88 dan RON 92, namun pada saat bersamaan beliau menjalankan kebijakan untuk tetap menjaga kepercayaan publik pada kualitas Pertamax,” jelas Bambang.
Selain itu, Bambang juga mengingatkan pentingnya mengawasi kualitas produk Pertamax yang beredar di pasaran. Melalui serangkaian sampling yang dilakukan oleh Komisi XII DPR dan LEMIGAS, diketahui bahwa kualitas Pertamax sesuai dengan spesifikasi RON 92 yang ditetapkan oleh Ditjen Migas Kementerian ESDM.
Proses Penegakan Hukum dan Kepatuhan Terhadap Regulasi
Menyoroti proses penegakan hukum yang sedang berlangsung terhadap kasus ini, Bambang menegaskan pentingnya dukungan terhadap aparat penegak hukum untuk menegakkan keadilan. “Dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, jika ditemukan pelanggaran dari peraturan yang berlaku tentu kami dukung agar hukum ditegakkan,” tutur Bambang.
Lebih lanjut, Bambang menegaskan bahwa proses penegakan hukum yang sedang berjalan terkait kasus tata kelola minyak dan produk kilang di Pertamina Patra Niaga adalah untuk periode 2018-2023. Hal ini penting untuk dipahami agar tidak terjadi kebingungan di masyarakat terkait waktu dan konteks kasus tersebut.
Menjaga Kredibilitas Pertamina dan Kepercayaan Publik
Sebagai Ketua Komisi XII yang menangani bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, dan Investasi, Bambang juga memberikan penekanan pada pentingnya menjaga kredibilitas Pertamina dan kepercayaan publik. “Masyarakat harus diberikan informasi yang berimbang, bahwa proses penegakan hukum yang sekarang berjalan di Pertamina Patra Niaga adalah pada periode 2018-2023 yang lalu, bukan pada saat ini,” jelas Bambang.
Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil dalam menghadapi kasus ini diharapkan dapat menguatkan tata kelola perusahaan ke depannya dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih transparan dan akuntabel. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, masyarakat, dan pihak terkait lainnya sangat dibutuhkan untuk memastikan integritas dan keberlanjutan bisnis Pertamina.
Kesimpulan
Dalam menghadapi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk kilang di Pertamina, langkah-langkah yang diambil oleh Bambang Patijaya sebagai Ketua Komisi XII DPR menunjukkan komitmen dan ketegasan dalam menjaga integritas perusahaan dan kepercayaan publik. Dengan memastikan penegakan hukum, menjaga kualitas produk, dan mengawasi tata kelola perusahaan, diharapkan Pertamina dapat bangkit dari keterpurukan dan kembali menjadi kebanggaan bangsa.
Ke depannya, kerjasama antara pihak terkait, masyarakat, dan aparat penegak hukum diharapkan dapat memperkuat tata kelola perusahaan dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat dan berintegritas. Dengan demikian, Pertamina dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan bangsa dan negara.
Hari ini, langkah-langkah kecil yang diambil dapat menjadi tonggak awal perubahan besar yang akan membawa Pertamina ke arah yang lebih baik. Semua pihak diharapkan dapat bersatu dan bekerja sama untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan yang lebih baik di masa depan.
Terima kasih atas perhatian dan dukungan semua pihak dalam menghadapi tantangan ini. Bersama, kita dapat membangun masa depan yang lebih cerah untuk Pertamina dan Indonesia.
(hns/hns)
