Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Ditetapkan Sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional
Jakarta – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah diberikan tugas baru oleh Presiden Prabowo Subianto. Bahlil ditunjuk sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang baru saja dibentuk oleh Prabowo.
Satgas tersebut dibentuk melalui Keputusan Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang Satuan Tugas Pecepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Keputusan tersebut ditandatangani langsung oleh Prabowo pada 3 Januari 2025 di Jakarta.
Dalam pasal 1 keputusan tersebut, terlihat bahwa Satgas dibentuk untuk dua hal. Pertama, mewujudkan percepatan hilirisasi di bidang mineral dan batu bara, minyak dan gas bumi, pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan untuk peningkatan nilai tambah di dalam negeri.
Kedua, untuk mewujudkan percepatan ketahanan energi nasional melalui ketersediaan dan kebutuhan energi dalam negeri baik yang berasal dari minyak dan gas bumi, batu bara, maupun energi terbarukan.
Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional ini terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota, Anggota Pelaksana, dan Sekretariat. Semuanya bertanggung jawab langsung kepada Prabowo.
Bahlil dan seluruh anggota Satgas memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi terkait percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional dan memberikan rekomendasi percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional yang harus segera ditindaklanjuti oleh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah.
Tugas Utama Bahlil
Dalam pasal 3 Keputusan Presiden nomor 1 tahun 2025 disebutkan ada sekitar 8 tugas utama Satgas yang dipimpin oleh Bahlil. Pertama, melakukan peningkatan koordinasi perumusan kebijakan atau regulasi dengan kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah. Kedua, merumuskan dan menetapkan standar prioritas kegiatan usaha, ketersediaan pembiayaan dan penerimaan negara.
Ketiga, memetakan, mengusulkan, dan menetapkan wilayah usaha yang memiliki potensi untuk percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional. Keempat, merekomendasikan penyesuaian perencanaan, perubahan, dan pemanfaatan tata ruang darat dan laut, serta perolehan dan pemanfaatan lahan atau kawasan hutan untuk percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional.
Kelima, mengidentifikasi dan merekomendasikan proyek strategis hilirisasi dan ketahanan energi nasional yang dapat dibiayai oleh perbankan, lembaga keuangan non bank, dan atau anggaran APBN. Keenam, memberikan keputusan secara cepat mengenai permasalahan dan hambatan yang menjadi kendala hilirisasi dan pemenuhan energi nasional.
Ketujuh, melaksanakan percepatan penyelesaian permasalahan hukum terkait dengan hilirisasi dan ketahanan energi. Kedelapan, Satgas juga bertugas memberikan rekomendasi penindakan administratif kepada pimpinan kementerian dan lembaga atau pemerintah daerah terhadap pejabat yang menghambat percepatan hilirisasi dan ketahanan energi.
Lingkup pekerjaan Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional adalah hilirisasi di bidang mineral dan batu bara, minyak dan gas bumi, pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan untuk negeri. Kemudian, berupa ketahanan energi nasional dengan produksi minyak dan gas bumi, batu bara, ketenagalistrikan, serta pengembangan energi baru dan terbarukan. Terakhir, lingkup kerja lainnya adalah melakukan pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional termasuk infrastruktur ketenagalistrikan, serta fasilitas penyimpanan, pipanisasi, dan jaringan minyak dan gas bumi.
Susunan Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi
Ketua: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Wakil Ketua Bidang Kemudahan Berusaha dan Percepatan Hilirisasi: Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Wakil Ketua Bidang Penyediaan Lahan: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Wakil Ketua Bidang Pertanian: Menteri Pertanian
Wakil Ketua Bidang Hilirisasi Kehutanan: Menteri Kehutanan
Wakil Ketua Bidang Hilirisasi Kelautan dan Perikanan: Menteri Kelautan dan Perikanan
Wakil Ketua Bidang Dukungan Kebijakan: Menteri Sekretariat Negara
Sekretaris: Ahmad Erani Yustika
Anggota Satgas: Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri BUMN, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perdagangan, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian RI.
Dengan pembentukan Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional Indonesia. Semua anggota Satgas memiliki peran penting dalam melaksanakan tugas-tugas mereka sesuai dengan keputusan Presiden dan akan berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, diharapkan dapat mempercepat langkah-langkah dalam mencapai percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional yang menjadi fokus utama Satgas. Semua upaya ini dilakukan dalam rangka meningkatkan nilai tambah di dalam negeri dan menjaga ketahanan energi nasional demi keberlanjutan pembangunan Indonesia ke depan.
(hal/hns)
