Penggeledahan Kantor Badan Gizi Nasional

Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) digeledah Kejaksaan Agung kemarin. Penggeledahan ini dilakukan tak lama setelah pemerintah mengumumkan pergantian pimpinan BGN, termasuk dicopotnya Dadan Hindayana dari pucuk kepemimpinan BGN.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan pemerintah meminta semua pihak memberi kesempatan kepada aparat penegak hukum untuk menjalankan tugas. Pemerintah masih memantau hasil dari penggeledahan tersebut. Prasetyo juga bicara soal perbaikan tata kelola pada lembaga tinggi yang jadi pengelola utama program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut.

“Tentunya ini bagian dari proses untuk sekali lagi komitmen kita bersama-sama adalah untuk selalu berusaha memperbaiki tata kelola, memperbaiki manajemen bagi semua pemerintahan, kementerian maupun lembaga, dan mari bagi kita semua bahwa di dalam menjalankan pemerintahan dan di dalam menjalankan tugas sehari-hari untuk terus menghindarkan diri dari hal-hal yang melanggar norma-norma, terutama norma-norma hukum,” ujar Prasetyo kepada awak media, Rabu (3/6/2026).

Momentum Pembenahan MBG

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan merespons penunjukan Kepala dan Wakil Kepala BGN yang baru. Dia menyambut baik perombakan yang terjadi pada lembaga yang jadi pengelola utama MBG tersebut.

Menurut pria yang karib disapa Zulhas ini, keputusan perombakan itu menjadi momentum pembenahan dan percepatan program MBG agar semakin tepat sasaran, profesional, dan berdampak bagi masyarakat.

Zulhas yang juga merupakan Ketua Tim Koordinasi Penyelenggaraan MBG menilai komposisi pimpinan baru BGN memiliki kapasitas, pengalaman birokrasi, dan kemampuan koordinasi yang dibutuhkan untuk memperkuat pelaksanaan MBG.

“Saya kenal baik ketiganya, Ketua Badan dan Wakil Ketua Badan yang baru. Mereka adalah orang yang tepat. Saya sering rapat dengan mereka. Mereka memiliki pengalaman mengelola program pemerintah, mampu bekerja lintas kementerian dan lembaga, serta memahami tantangan implementasi di lapangan,” ujar Zulhas dalam keterangan tertulis di hari yang sama.

Sejauh ini, Kementerian Koordinator Bidang Pangan memimpin sinkronisasi, evaluasi, dan pengendalian lintas sektor program MBG yang melibatkan 17 kementerian dan lembaga, melalui implementasi tata kelola Program MBG sesuai Perpres Nomor 115 Tahun 2025.

Hingga 2 Juni 2026, MBG telah beroperasi melalui 29.670 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan menjangkau 63.133.649 penerima manfaat. Zulhas juga menegaskan, perubahan kepemimpinan di BGN menunjukkan Presiden Prabowo Subianto mendengar berbagai kritik, protes, dan masukan publik.

“Ini bukti Presiden mendengar berbagai kritikan, protes, dan masukan publik. Presiden adalah sosok yang mendengar dengan kehati-hatian,” pungkas Zulhas.