Rencana Tambahan Anggaran OIKN oleh Basuki Hadimuljono
Pada tanggal 3 Februari 2025, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, mengumumkan rencana untuk menyurati Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, terkait tambahan anggaran yang akan diterima oleh OIKN. Basuki menjelaskan bahwa anggaran OIKN saat ini sebesar Rp 6,39 triliun sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2025.
Rencana Tambahan Anggaran
Selanjutnya, OIKN akan mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 8,1 triliun untuk pembangunan fasilitas Yudikatif dan Legislatif di IKN. Basuki menyatakan bahwa tambahan anggaran ini telah direstui oleh Presiden Prabowo Subianto.
Surat kepada Menteri Keuangan
Basuki mengatakan, “Jadi nanti kami akan mengirim, kami sudah diminta untuk berkirim surat kepada Menteri Keuangan untuk menyesuaikan sesuai dengan yang disetujui oleh Bapak Presiden Rp 6,3 triliun plus Rp 8,1 triliun.” Surat tersebut diharapkan dapat membantu proses pengajuan tambahan anggaran agar dapat segera disetujui.
Rencana Efisiensi Anggaran
Basuki juga menjelaskan bahwa rencana efisiensi anggaran OIKN sebelumnya telah tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Namun, penetapan Inpres ini dilakukan sebelum rapat terbatas (ratas) mengenai IKN.
Persetujuan Prabowo
Setelah rapat terbatas terkait pembangunan IKN, Basuki memastikan bahwa Prabowo menyetujui anggaran pembangunan IKN sesuai dengan DIPA 2025, serta tambahan anggaran sebesar Rp 8,1 triliun. Basuki juga mengungkapkan bahwa anggaran tambahan tersebut akan digunakan untuk memulai pekerjaan yudikatif dan legislatif di IKN.
Penyesuaian Anggaran
Basuki menekankan pentingnya penyesuaian anggaran sesuai dengan arahan Presiden dan Menteri Keuangan. Hal ini akan memastikan kelancaran pembangunan fasilitas di IKN dan memenuhi kebutuhan yang telah direncanakan.
Simak Video: Prabowo Gelontorkan Rp 48,8 T untuk Jadikan IKN Ibu Kota Politik
Kesimpulan
Dengan rencana tambahan anggaran yang diajukan oleh Basuki Hadimuljono kepada Menteri Keuangan, diharapkan pembangunan fasilitas Yudikatif dan Legislatif di IKN dapat berjalan lancar. Penyesuaian anggaran tersebut merupakan langkah penting dalam mendukung visi dan misi OIKN dalam membangun Ibu Kota Nusantara.
(hns/hns)