Empat Kepala Daerah Kader PDIP di Jawa Barat Memilih Tidak Ikut Retreat
Sebanyak empat kepala daerah di Jawa Barat yang merupakan kader PDI Perjuangan (PDIP) memilih tidak ikut kegiatan retreat atau pembekalan di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Keempat kepala daerah tersebut adalah Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami; Bupati Cirebon, Imron Rosyadi; Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang; dan Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono.
Perintah Dari Ketua Umum PDIP
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengeluarkan perintah agar seluruh kader PDIP yang menjadi kepala daerah tidak ikut retreat yang digagas oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Alasan Keputusan Tidak Ikut Retreat
Ketua DPD PDI-P Jawa Barat, Ono Surono, menjelaskan bahwa keputusan ini muncul karena kegiatan retreat tersebut tidak memiliki dasar regulasi yang jelas dalam perundang-undangan. Hal ini membuat PDI-P perlu memastikan keputusan lebih lanjut dari partai sebelum memberikan izin.
Penegasan Gubernur Jawa Barat
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan bahwa kepala daerah di Jawa Barat yang berasal dari PDI-P akan mengikuti kegiatan retreat di Magelang. Hal itu dipastikan Dedi Mulyadi saat para kepala daerah tersebut hadir saat Sertijab Pj Gubernur Jawa Barat kepada dirinya di DPRD Jawa Barat.
Keputusan Selanjutnya
Nantinya apabila izin dari Megawati akhirnya diberikan, keempat kepala daerah itu akan berangkat ke Magelang. Mereka akan bergabung dengan menggunakan dana pribadi dan melanjutkan fokus pada penyelesaian permasalahan daerah masing-masing.
Pendapat Ketua DPD PDI-P Jawa Barat
Menurut Ono Surono, kegiatan retreat tersebut tidak memiliki aturan perundang-undangannya. Jika ada aturannya, mungkin PDI-P juga tidak akan mengeluarkan surat tersebut. Surat yang diterima menyatakan agar mereka menunggu instruksi lebih lanjut dari Ketua Umum dan tetap dalam posisi siaga.
Kesimpulan
Dengan adanya keputusan keempat kepala daerah kader PDIP di Jawa Barat untuk tidak mengikuti retreat, hal ini menunjukkan sikap teguh dalam menjaga prinsip dan regulasi partai. Harapan agar keputusan ini dapat memberikan dampak positif dalam pembangunan daerah masing-masing.
