Mengintip Pembangunan Hunian ASN di IKN Garapan Brantas Abipraya

Pengaruh Pemangkasan Anggaran Terhadap Proyek Infrastruktur di IKN

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga terdampak pemangkasan anggaran besar-besaran. Jumlahnya mencapai Rp 81 triliun dari pagu anggaran. Pemangkasan ini dikhawatirkan akan berdampak ke proyek infrastruktur strategis di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Efisiensi Anggaran Menyebabkan Prioritas Proyek-proyek Strategis

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan, efisiensi anggaran membuat kementerian/lembaga (KL) harus mendahulukan proyek-proyek prioritasnya. Menurut Basuki, IKN juga termasuk di dalamnya.

Tambahan Anggaran untuk Kementerian PU

Berdasarkan informasi yang diterimanya, Kementerian PU juga akan mendapatkan tambahan anggaran. Namun ia tak bisa merincikan berapa besarannya. Dengan demikian, Kementerian PU mendapat ruang anggaran lebih besar untuk dimanfaatkan dalam pembangunan infrastruktur, termasuk IKN.

Tugas Otorita IKN dalam Pengelolaan Infrastruktur

Basuki menekankan, pihaknya mendapat tugas untuk mengelola sarana dan prasarana yang sudah dibangun oleh Kementerian PU sebelumnya, serta membawa massa ke IKN. Karena itulah, ia akan mengikuti langkah yang dilakukan PU menyangkut infrastruktur tersebut.

Pembangunan Infrastruktur IKN

Pembangunan IKN periode tahun 2022 s.d 2024 menjadi andil besar dari Kementerian PUPR. Sedangkan Otorita IKN mengambil tanggung jawab lebih besar untuk pembangunan proyek infrastruktur baru berikutnya, khususnya legislatif dan Yudikatif. Seiring dengan itu, secara bertahap proyek PU yang sudah rampung akan dialihkan pengelolaannya ke Otorita IKN.

Restu Presiden Prabowo Subianto untuk Pembangunan IKN

Presiden Prabowo Subianto juga telah merestui pemberian anggaran sebesar Rp 48,8 triliun untuk pembangunan IKN 2025-2028. Hal ini berdasarkan pada hasil Rapat Terbatas (Ratas) tanggal 21 Januari 2025 dan 3 Februari 2025. Ia akan mengajukan agar Rp 8,1 triliun di antaranya bisa dicairkan segera untuk mendukung pembangunan di tahun ini.

“(Anggaran OIKN) yang bisa dipakai (setelah efisiensi) Rp 5,2 triliun. Jadi saya kira nanti, kami diberi waktu untuk melengkapi dokumen tambahan yang Rp 8,1 triliun sampai besok,’ kata dia.

Dampak Pemangkasan Anggaran terhadap Kementerian PU

Sebagai informasi, anggaran Kementerian PU tahun 2025 kena potong sebesar Rp 81,38 triliun, dari semula Rp 110,95 triliun, sehingga menjadi hanya Rp 29,57 triliun.

Secara keseluruhan, pembangunan hunian ASN di IKN Garapan Brantas Abipraya menjadi sorotan utama dalam konteks pemangkasan anggaran dan strategi pengelolaan infrastruktur di IKN. Dengan berbagai perubahan dan penyesuaian anggaran, diharapkan proyek-proyek strategis seperti IKN tetap dapat terlaksana dengan baik dan memberikan dampak positif bagi pembangunan di Indonesia.

Artikel ini disusun oleh tim redaksi kami untuk memberikan informasi terkini dan relevan mengenai pembangunan infrastruktur di Indonesia. Terus pantau situs kami untuk mendapatkan berita terbaru seputar pembangunan dan perkembangan terkini di tanah air.