Australia Memberlakukan Aturan Baru Terkait Pengupahan
Australia baru-baru ini memberlakukan aturan baru terkait pengupahan yang menarik perhatian banyak pihak. Aturan ini dirancang untuk melindungi hak pekerja dan mencegah praktik-praktik yang merugikan mereka. Mari kita telusuri lebih dalam tentang aturan baru ini.
Peraturan Baru Menyusul Skandal Pelanggaran Pembayaran Upah
Aturan baru ini diberlakukan sebagai respons atas skandal pelanggaran pembayaran upah di bawah Upah Minimum Regional (UMR) yang telah terjadi selama bertahun-tahun di Australia. Berbagai perusahaan besar, termasuk Woolworths, Chatime, Qantas, NAB, BHP, 7-Eleven, dan ABC, terlibat dalam kasus-kasus yang merugikan para pekerja.
Ancaman Hukuman Bagi Perusahaan yang Melanggar
Menurut Undang-Undang baru yang diberlakukan, perusahaan yang sengaja memberi gaji di bawah UMR berisiko menghadapi hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda sebesar AU$ 1,65 juta atau setara dengan Rp 16,5 miliar. Ancaman ini diharapkan dapat menjadi efek jera bagi perusahaan-perusahaan yang ingin melanggar aturan tersebut.
Penerapan Undang-Undang Baru
Dikutip dari ABC Australia, Undang-Undang baru ini secara nasional akan mengkriminalisasi ketidaksesuaian upah mulai 1 Januari 2025. Sebelumnya, badan federal hanya dapat menuntut perusahaan dan direktur menggunakan hukum perdata tanpa ancaman hukuman penjara. Namun, kini Fair Work Ombudsman dapat menuntut mereka menggunakan hukum pidana.
Ketentuan Penerapan Aturan Baru
Ada sejumlah ketentuan yang harus dipatuhi dalam penerapan aturan baru ini. Perusahaan dan individu hanya dapat dituntut atas dugaan pelanggaran yang terjadi setelah 1 Januari, dan tuntutan hanya dapat diajukan oleh badan penuntutan federal setelah dirujuk oleh Fair Work. Hal ini bertujuan untuk memastikan keadilan dalam penegakan hukum.
Ancaman Hukuman
Setiap individu yang terbukti bersalah dapat menghadapi hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda AU$ 1,65 juta atau setara Rp 16,5 miliar. Sementara itu, perusahaan yang bertanggung jawab dapat didenda hingga AU$ 8,25 juta atau setara Rp 82,5 miliar. Ancaman ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak untuk mematuhi aturan yang berlaku.
Kesimpulan
Aturan baru terkait pengupahan di Australia merupakan langkah penting dalam melindungi hak pekerja dan mencegah praktik-praktik yang merugikan mereka. Dengan adanya hukuman yang lebih tegas bagi pelanggar, diharapkan akan tercipta lingkungan kerja yang lebih adil dan berkeadilan bagi semua.