"Ibarat BPJN dan BWS, satu rumah tapi beda kamar," kata Yeremias, kepada awak media, Rabu (24/5/2023).
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Maluku ini mengaku, BPJN yang sering bangun jalan dan jembatan merusak aliran air.
"Nah, ini harus ada koordinasi antara BPJN dan BWS. Kita kuatir, anggaran banyak namun infrastruktur yang dibangun rusak lagi," terangnya.
Dia mencontohkan, pembangunan jalan dan jembatan di Laimu, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, yang mesti koordinasi dua Balai Kementerian PUPR itu.
"Saya mencontohkan seperti di Laimu. Kedepan tidak seperti itu," terangnya.
Untuk itu, harap wakil rakyat asal daerah pemilihan Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) harusnya ada koordinasi dan sinergitas dua UPT Kementerian PUPR itu.
"Apalagi, balai-balai ini dibawah Kementerian PUPR. Nah, kalau satu kementerian tentu butuh koordinasi, sinergi, dan kolaborasi," tandasnya.
Tak hanya itu, dia juga mengkritisi Balai Pelaksana Jasa Konstruksi (BP2JK) Maluku, yang sering mengakomodir penyedia jasa dari luar Maluku.
"Begitu juga BPJ2K jangan menyeleksi penyedia jasa dari luar Maluku. Banyak pekerjaan gagal. Banyak tidak selesai. Banyak proses hukum. Kami ingatkan jauh-jauh hari," tegasnya.
Untuk itu, dia berharap, BP2JK selektif menyeleksi penyedia jasa pertimbangkan domisili.
"Pilih penyedia jasa dari luar tidak menjadi garansi. Kalau orang Maluku kerjakan proyek infrastruktur kerja bagus-bagus. Cuma mereka belum diberikan kesempatan, tapi kebanyakan tereleminasi," paparnya.(AJP)
0 komentar:
Post a Comment