Namrole, Kompastimur.com
Pejabat di Kabupaten Buru Selatan (Bursel) nampaknya belum jerah untuk tidak melakukan korupsi terhadap keuangan negara yang harusnya diperuntukkan untuk membangun daerah ini.
Padahal karena korupsi, Bupati Buru Selatan (Bursel) dua periode, Tagop Sudarsono Soulisa telah divonis 8 tahun penjara, dikenai membayar uang pengganti Rp. 5,7 M dan denda Rp. 300 juta serta dicabut hak politiknya selama 5 tahun setelah bebas nantinya.
Tak hanya itu, sepanjang masa pemerintahan Tagop pun ada banyak pejabat hingga kontraktor yang dipenjara karena korupsi yang mereka lakukan di daerah ini.
Belum lagi, hingga pemerintahan Bupati Safitri Malik Soulisa yang adalah istri Tagop saat ini pun ada sejumlah kasus dugaan korupsi yang masih bergulir di sejumlah instansi penegak hukum.
Sayangnya, praktek-praktek berbau korupsi nampaknya masih saja dilakoni tanpa takut akan konsekuensinya.
Terbaru, dari informasi yang berhasil dihimpun media ini, praktek dugaan korupsi bernilai milyaran rupiah malah dilakukan oleh pejabat-pejabat di daerah ini guna menghadiri dan mensukseskan hari bahagia anak Bupati Bursel, Puput Atika Putri Soulisa alias Puput dan calon suaminya Kalmu yang akad nikahnya akan dilakukan di kediaman pribadi Bupati di Ambon, Jumat (27/01/2023) dan resepsi pernikahan yang akan dilaksanakan di gedung Islamic Center Ambon, Sabtu (28/01/2023).
Guna melancarkan praktek korupsi itu, Uang Persediaan (UP) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se Kabupaten Bursel yang biasanya baru dicairkan pada bulan Februari, kini dipaksakan untuk dicairkan paling lambat Jumat (20/01/2023) lalu.
UP yang dicairkan oleh OPD itu bervariasi, ada yang Rp. 50 juta, ada yang Rp. 100 juta dan ada yang bernilai lebih besar lagi.
Setelah pencairan itu dilakukan, setiap OPD pun langsung diwajibkan untuk menyetor kontribusi uang makan minum bagi acara akad nikah dan resepsi pernikahan anak Bupati tersebut.
Besaran kontribusi ini pun bervariasi, bagi OPD kecil dikenakan biaya kontribusi sebesar Rp. 5 juta dan OPD besar dikenakan biaya kontribusi sebesar Rp. 10 juta.
"Uang kontribusi makan minum untuk acara pernikahan anak Bupati ini disetorkan langsung oleh istri pimpinan OPD dan ada yang disetorkan langsung oleh Bendahara OPD ke istri Plt Sekda Bursel, Ibu Rosmini Mahulette yang juga Sekretaris PKK Kabupaten Bursel. OPD yang menyetorkan itu kurang lebih 44 OPD," kata sumber terpercaya yang meminta namanya tak dipublikasi, Kamis (26/01/2023).
Sumber ini pun menjelaskan, selain setoran kontribusi tersebut, UP OPD pun langsung dipotong sebesar Rp. 2,5 juta di Bank Maluku saat pencarian untuk harga pakaian pimpinan OPD dan istri agar terlihat serasi dan kompak saat menghadiri acara akad nikah maupun resepsi.
"Jadi uang itu dipotong langsung saat pencairan, itu uang pakaian untuk pimpinan OPD dan istri," jelas sumber.
Sementara itu, menurut sumber lainnya yang juga enggan namanya dipublikasikan, membeberkan bahwa setiap pimpinan OPD pun telah diperintahkan untuk wajib menghadiri acara pernikahan anak Bupati tersebut.
"Setiap Kadis dan Bendahara diperintahkan sudah harus berada di Ambon sejak tanggal 20 Januari 2023 untuk mensukseskan pernikahan anak Bupati itu. Ada banyak yang telah berangkat ke Ambon sejak Sabtu (21/01/2023), dan ada yang baru berangkat berapa hari berikutnya hingga hari ini, Kamis (26/01/2023), baik dengan pesawat maupun kapal laut," jelas sumber.
Bahkan, lanjut sumber, untuk bisa hadir itu, semua OPD di Bursel pun diduga memanipulasi perjalanan dinas ke Ambon dalam rangka koordinasi dengan pejabat di Ambon agar bisa mendapatkan anggaran perjalanan dinas.
"Tujuannya menghadiri acara pernikahan anak Bupati, tapi semua pimpinan OPD diduga memanipulasi perjalanan dinas untuk koordinasi dengan pejabat di Ambon. Bahkan, bukan hanya Kadis dan Bendahara, tapi ada juga Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Bendahara dan staf yang turut dibawa ramai-ramai dan mereka menggunakan UP untuk perjalanan itu. Walaupun memang ada juga Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Bendahara dan staf yang tidak ikut dalam perjalanan itu," paparnya.
Sumber ini membocorkan, jika perjalanan dinas seorang pimpinan OPD dari Namrole ke Ambon mendapatkan uang hampir Rp. 5 juta, sedangkan untuk yang lainnya ada di angka Rp. 3 juta lebih.
"Bisa dibayangkan berapa banyak anggaran daerah yang dimanipulasi dan dikorupsi untuk membiayai mereka ke Ambon," pungkasnya.
Belum lagi, istri dan suami pimpin OPD pun turut dibiayai dengan UP.
"Jadi, bukan hanya baju istri atau suami OPD saja yang dibiayai dengan UP, tapi mereka juga dibiayai dengan SPPD yang bersumber dari UP. Tapi, ujung-ujungnya akan dimanipulasi dengan menggunakan nama orang kantor pada OPD dimaksud," terangnya.
Ternyata, tak hanya uang UP setiap OPD dipotong untuk membiayai kebahagiaan anak Bupati saja, tetapi saat pencairan UP pun, setiap Bendahara diwajibkan untuk menyetor uang sebesar Rp. 2 juta ke Dinas Keuangan Kabupaten Bursel dengan alasan untuk mengganti biaya acara pisah sambut dari mantan Sekda Bursel Iskandar Walla yang kini diganti oleh Plt Sekda Bursel, Umar Mahulette yang adalah suami dari Rosmini Mahulette.
"Jadi, setelah pencairan itu, setiap OPD diwajibkan untuk menyetor uang sebesar Rp. 2 juta untuk mengganti biaya pisah sambut Sekda. Uang itu disetor langsung ke Dinas Keuangan," jelas sumber.
Sementara itu, ketika wartawan ini mendatangi Kantor Bupati Bursel, ternyata tak ditemukan satu orang pejabat pun di kantor tersebut.
Bupati Safitri Malik Soulisa, Wakil Bupati Gerson E Selsily, Plt Sekda Umar Mahulette teh berada di Ambon sejak beberapa hari lalu.
Sementara pada Dinas Pemberdayaan Desa pun hanya didapati sekitar 6 orang PTT yang masuk kantor. Sedangkan, Kadis Masri Mamulaty, Sekretaris Dinas Gregorius Yosep Tortet dan seluruh Kepala Bidang serta Bendahara maupun ASN di Kantor tersebut tidak masuk kantor karena telah berada di Ambon untuk menghadiri acara pernikahan anak Bupati itu.
"Pak Kadis dan yang lain semua sudah di Ambon untuk hadiri acara pernikahan anak Ibu Bupati," kata sejumlah Pegawai.
Hal yang sama pun terjadi di Kantor Dinas Sosial, Kadis Sosial Abas Tamher dan Plt Sekretaris Dinas Sosial Sahril Haulussy pun telah berada di Ambon sejak Minggu lalu.
"Pak Kadis dan Pak Sekretaris sudah berangkat ke Ambon untuk hadiri pernikahan anak Ibu Bupati," ucap sejumlah pegawai.
Ketika wartawan media ini mendatangi Kantor Inspektorat Kabupaten Bursel, ternyata Inspektur Ismid Thio pun sudah berada di Ambon guna menghadiri acara pernikahan anak Bupati.
"Bapa sudah ke Ambon beberapa hari lalu, kalau Pak Bendahara lagi keluar," ucap salah satu pegawai di kantor tersebut.
Hal serupa pun terjadi di Kantor Dinas Koperasi Kabupaten Bursel, ternyata Kadis Rachmat Dasuki dan Bendahara Rustam Marasabessy pun telah berangkat ke Ambon untuk menghadiri acara yang sama.
"Pak Kadis dan Pak Bendahara sudah berangkat ke Ambon beberapa hari lalu untuk hadiri undangan pernikahan anak Ibu Bupati, kalau kami diundang ya kami hadir juga, tapi kebetulan hanya Pak Kadis dan Pak Bendahara," ucapa salah seorang pegawai.
Tak hanya itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bursel Ali Soulisa, Sekretaris Dinas Pendidikan Ahmad Wael dan Bendahara Dinas Pendidikan Boyke Manutilaa pun tak masuk kantor karena sudah berada di Ambon untuk menghadiri acara pernikahan tersebut.
"Pak Kadis, Pak Sekretaris dan Pak Bendahara sudah berangkat ke Ambon beberapa hari yang lalu untuk menghadiri acara pernikahan anak Ibu Bupati di Ambon," kata sejumlah Pegawai di kantor tersebut.
Sementara itu, ketika wartawan ini mendatangi kantor Dinas Perdagangan Kabupaten Bursel, ternyata pada kantor tersebut hanya ada satu orang pegawai saja.
"Tidak ada yang lain Pak, hanya saya saja," ucap pegawai tersebut.
Sementara itu, Plt Sekda Bursel Umar Mahulette dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Abdullah Tualeka yang dikonfirmasi soal apakah untuk acara pernikahan anak Bupati ini ada kebijakan Pemda Bursel untuk meliburkan ASN dan PTT Bursel maupun terkait dengan setoran kontribusi uang makan minum dan uang baju untuk acara pernikahan anak Bupati serta uang pisah sambut Sekda, apakah ada di DIPA Dinas, keduanya haya membaca pesan WhatsApp yang dikirimkan kepada mereka, namun tak membalas.
Sementara itu, Sekretaris PKK Kabupaten Bursel yang juga istri Umar Mahulette, Rosmini Mahulette yang dikonfirmasi via pesan WhatsApp terkait setoran kontribusi uang makan minum tiap OPD kepadanya pun membaca pesan tersebut dan kemudian menghubungi wartawan media ini via telpon WhatsApp.
Rosmini mengaku belum bisa memberikan penjelasan sebelum acara pernikahan selesai.
"Mohon maaf, setelah hajatan selesai baru Beta jelaskan bisa to," kata Rosmini.
Namun begitu Rosmini pun penasaran dan ingin tahu sumber informasi yang sarat korupsi itu.
Namun, Rosmini kembali berjanji akan memberikan penjelasan setelah usai hajatan pernikahan anak Bupati tersebut.
"Itu informasi dari mana tuang, nanti jua Beta jelaskan, akang seng sampai, ya Allah ini orang fitnah," ucap Rosmini sambil tertawa kecil.
Walau Rosmini belum mau menjelaskan lebih jauh terkait setoran kontribusi itu, tapi Rosmini masih mau menjelaskan soal kegiatan akad nikah anak Bupati yang akan dilaksanakan di kediaman pribadi Bupati di Ambon, Jumat (27/01/2023) dan resepsi pernikahannya akan dilangsungkan di gedung Islamic Center Ambon, Sabtu (28/01/2023).
Sementara itu, salah satu ASN di Kantor Bupati yang enggan namanya dipublikasikan pun meminta agar pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun penegak hukum lainnya mengusut dugaan korupsi untuk kebahagiaan anak Bupati ini.
"KPK dan penegak hukum lainnya yang pro anti korupsi sudah harus mengusut kasus dugaan korupsi untuk acara pernikahan anak Bupati ini. Sebab, ternyata mantan Bupati, Tagop Sudarsono Soulisa yang adalah suami Bupati saat ini, Safitri Malik Soulisa telah dipenjara dan disertai hukuman lainnya belum memberikan efek jerah untuk tidak korupsi, bahkan untuk pernikahan anak Tagop dan Safitri ini pun praktek korupsi masih saja diakali seperti ini," papar ASN ini.
Menurutnya, untuk kebahagiaan anak Bupati dan keluarga besar Bupati, Kabupaten Bursel telah dikorupsi hingga milyaran rupiah.
"Ada kurang lebih 44 OPD di Bursel. Tentu bisa dikalkulasi, bahwa uang yang pasti pertanggung jawabannya dimanipulasi itu bernilai milyaran rupiah. Sebab, kalau setiap OPD dikenai Rp. 5 juta hingga 10 juta, SPPD yang harus dikeluarkan Rp. 10 juta hingga puluhan juta per OPD, Rp. 2,5 juta untuk uang pakaian per OPD dan Rp. 2 juta per OPD untuk pisah sambut Sekda, maka tentu ini mencapai milyaran rupiah. Belum lagi setiap Pimpinan OPD dan Bendahara diperintah harus lebih awal berada di Ambon, ya dengan maksud kalau ada kebutuhan, bisa cepat dieksekusi," tutur ASN ini.
Bupati yang hendak dikonfirmasi di kantornya tak masuk kantor karena sudah berada di Ambon, nomor kontaknya pun tak bisa dihubungi. (KT-01)
0 komentar:
Post a Comment