Rapat koordinasi dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024 bersama Stakeholder tersebut dihadiri oleh, Asisten II Setda SBT Idris Boufakar, Kepala Kesbangpol Murad Wokas, Kasat Intel Polres SBT, Kabid Pelayanan Dinkes SBT Mahyudi Sohilauw, mewakili Kataspol PP Buya Tokomadoran, Perwakilan kampus STKIP Hunimua, STAI dan STKIP Ita Wotu Nusa.
Pada rapat tersebut, Ketua KPU menyoroti kondisi kantor yang tidak layak, padahal kantor tersebut telah melahirkan pemimpin di daerah ini bahkan 25 Anggota DPRD, namun kondisi kantor KPU dibiarkan begitu saja tanpa ada perhatian
"Kantor KPU SBT itu bagian atapnya sudah tidak bisa lagi, kami istilahkan ketika musim hujan kantor itu beratapkan tanah karna kita tidak punya atap, Bocor, rusak," tegas Kisman
Menurutnya, banyak tawaran untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan KPU di Kabupaten Seram Bagian Timur, namun dirinya selalu menolak karena belum siap akibat dari fasilitas yang tidak memadai, sehingga tidak bisa mengakomodir kegiatan yang harus mendatangkan KPU pada 11 Kabupaten/Kota di Daerah ini,
"Kami dalam kegiatan regional se-Maluku sering saya ditawarkan untuk melaksanakan kegiatan KPU se-Provinsi Maluku di Kota Bula, tetapi apa yang saya jawab, SBT belum siap yang berarti KPU SBT sebagai tuan rumah belum bisa mendatangkan rekan rekan 11 kab/kota di SBT," ucapnya.
Lebih lanjut Ketua KPU dua periode ini menambahkan, akibat dari fisik gedung yang tidak mendukung tersebut berdampak pada aktifitas perkantoran, namun tahapan yang telah terjadwalkan yang tertuang dalam PKPU tidak bisa terlewati sehingga tetap harus berkantor, walaupun beberapa Kepala Devisi bertugas tanpa menggunakan ruangan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas.
"Kondisi kita saat ini, ada beberapa kepala devisi bertugas tidak menggunakan ruangan, karna ketika hujan atap ruangan kerja kepala-kepala devisi tadi bocor dan tidak bisa melaksanakan tugas kerja," terang Kisman.
Satker KPU SBT telah mengajukan bangunan di tahun 2022 ini ke KPU RI namun terkendala akibat belum mendapatkan Surat Hibah atas bangunan kantor KPU SBT.
Kelian menambahkan, yang telah dimiliki oleh KPU SBT saat ini hanyalah sertifikat tanah yang menjadi aset satu-satunya oleh KPU SBT. Namun untuk hibah belum didapatkan, karena ini merupakan aset Pemerintah Daerah. Setelah hibah diserahkan kepada mereka, nantinya diakhir tahun 2024 rekan-rekan yang lain dapat melaksanakan pembanguan kantor KPUS SBT berdasarkan syarat yang telah kami penuhi ke Sekjen KPU RI, karena periodesasi KPU SBT berakhir di Tahun 2024 mendatang.
"Hibah Pemda SBT yang hanya selembaran kertas, yang bisa dengan ini Pemda SBT menghibahkan tanah seluas 1 hektar dan bangunan itu, berarti kita sudah bisa mendapatkan bangunan dari Pempus." tutup Kisman.
Untuk diketahui, kondisi Area perkantoran KPU Seram Bagian Timur telah menjadi langganan banjir saat musim hujan, karena ruas jalan samping kiri, kanan bahkan belakang KPU menjadi sasaran banjir bahkan sampai saat ini, pintu depan KPU SBT tertutup dan menggunakan pintu samping untuk beraktifitas. (KT-FS)
0 komentar:
Post a Comment