Ketua Fraksi Partai Golkar, Iksan Tinggapy mengungkapkan, kalau DPRD Buru sudah berulang kali dibohongi oleh pihak eksekutif.
"Semuanya tidak benar, karena apa? Mereka ini sudah berulang 6 kali membohongi kita," lantang Iksan Tinggapy di hadapan rekan-rekannya dalam rapat lintas komisi yang dipimpin Ketua DPRD, Muh Rum Soplestuny, Rabu (16/11/2022).
Turut menyampaikan pendapatnya, Iksan yang akrab dipanggil Nugie ini setuju dengan beberapa hal yang telah disampaikan oleh Ketua Fraksi PPP, Bambang Lang Lang Buana.
Bambang secara vulgar membacakan lagi aturan main mekanisme pembahasan anggaran di DPRD.
"Pa Bambang telah membaca aturannya," inbuh Nugie.
Jelasnya, bahwa dokumen APBD ini terkait dengan dokumen administrasi, juga dokumen akuntansi, karena di situ tertuang angka angka dan neraca-neraca.
Yang paling penting, lanjut Nugie, dokumen APBD adalah dokumen politik.
Karena ini dokumen politik, maka DPRD tidak bisa disekat oleh eksekutif.
"Kamong batas sampai di sini. DPRD tidak bisa dibatasi dengan sekat karena ini demi kepentingan rakyat," contohkan Nugie.
"Kalau hari ini pembahasannya tidak di DPRD, ya sudahlah. Tidak apa-apa. Tapi pembahasannya masih harus di DPRD," lanjut Nugie .
Karena itu, Nugie mengkritik pedas apa yang pernah disampaikan Ketua Bappeda dalam pertemuan informal, adalah sesuatu yang tidak benar dan kesannya untuk menakuti anggota dewan.
"Semuanya tidak benar, karena apa? Mereka ini sudah berulangkali membohongi kita," katanya gerah.
Dengan kalimat kalem dan bernada dingin, Nugie berujar, kalau 25 anggota dewan konsisten dengan UU Nomor 23, terkait dengan pemerintah daerah, berarti pembahasan tentang RAPBD-P harus tiga bulan mendahului sebelum APBD murni selesai. Berarti jatuhnya di bulan September.
Nugie sontak menelanjangi eksekutif yang dinakhodai Djalaludin, konon pernah meyakinkan DPRD kalau APBDP TA 2022 bisa dibahas sampai 31 Oktober kendati telah melewati batas waktu.
"Kita ikuti mereka dan kita bahas. Hasilnya apa? Peraturan Kepala Daerah. Itu hasil akhir yang didapat," telanjangi Nugie.
Menurut dia, itu sesuatu yang tidak baik. Padahal dalam tatib DPRD Buru juga sudah tertuang jelas mekanisme pembahasan. Tapi eksekutif tetap memaksakan masih bisa dibahas di luar bulan yang tidak ditentukan.
Sebelum membuka borok eksekutif, Nugie di awal pembicaraannya mengatakan, rapat jam dua siang berdasarkan keinginan penjabat bupati.
"Kan jadwal 14.00 WIT ini bukan keinginan kita DPRD, tapi keinginan saudara penjabat bupati dikarenakan ada beberapa agenda dari penjabat bupati yang mungkin dapat diselesaikan tepat waktu dengan rapat di DPRD kali ini. Berarti ini keinginan dari penjabat bupati sehingga agenda ini dilaksanakan," tutur Nugie.
Rapat hari ini yang tidak dihadiri Djalaludin dan bawahannya di eksekutif, sebagaimana disampaikan adalah sangat penting dan mendesak.
Karena migitasi untuk melakukan pembahasan APBD Murni TA 2023, kalau menggunakan kalender kerja sambil menghilangkan hari Sabtu dan Minggu, hanya tersisa satu Minggu.
Ditambah lagi DPRD harus berangkat dan kembali hari Senin, jadi waktu juga semakin pendek.
"Tetapi apapun yang terjadi kita harus tempur dan kita harus lembur. Agenda ke Ambon juga penting terkait dengan agenda pembahasan yang menjadi keinginan teman-teman di DPRD," dorong Nugie.
Karena Djalaludin dkk tidak hadir, Nugie sempat menanyakan kepada pimpinan rapat, apakah kali ini diputuskan diskorsing atau tidak. Kalau diskorsing sampai kapan, karena agenda ini sangat penting.
"Kita setuju dengan rapat kali ini, tapi tidak dihadiri jadi ya sudahlah mau diskorsing sampai kapan. Lalu dilanjutkan kapan supaya Sekwan membuat surat pemberitahuan kepada sudara penjabat bupati atau sekda bahwa rapat ini diskorsing sampai tanggal sekian dan kapan akan melanjutkan rapat agar mereka juga tahu," sindir Nugie.
Dengan gaya sarkisme, Nugi katakan, skorsing rapat yang lama supaya persiapan eksekutif juga lebih matang dengan ada waktu yang panjang untuk menyelesaikan pembahasan.
Untuk mencairkan suasana rapat yang semakin panas dengan pendapat yang menohok Djalaludin dan pihak eksekutif, Nugie sempat berkelakar soal ucapan dari rekan-rekannya yang menyebutkan DPRD Buru telah kehilangan Marwah.
Untuk itu Nugie dengan nada kelakar mengusul agar dicari ASN atau PTT ada yang namanya marwah.
"Entah dia mau marwah Buton, mau marwah Bugis atau mau marwah Tinggapy, kita cari, atau ke depan ada anggota DPRD yang namanya marwah supaya kita memiliki Marwah," seloroh Nugie yang disambut gelak tawa rekan-rekannya. (KT-10)
0 komentar:
Post a Comment