FGD diikuti Penjabat Bupati Buru, Djalaluddin Salampessy dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Buru (Sekda dan para Asisten, Kadis Lingkungan Hidup, Kadis Pertanian, Kadis Sosial, Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Anak) serta Rektor Iqra Buru melalui zoom meeting. Selain itu, hadir secara offline Pimpinan OPD terkait Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.
Sebelum acara dilanjutkan dengan diskusi, tim peneliti yang terdiri dari Prof. Agus Kastanya, Dr. Daju Resosudarmo dan Dr. M.Tjoa memaparkan hasil kajian penelitian dengan judul "Tenurial rights, livelihoods, gender and environment in artisanal and small-scale mining: the gold rush of mount Botak, Buru Island untuk kemudian memperoleh masukan dalam rangka memperkuat/penyempurnaan hasil kajian.
Salah satu peneliti, Dr. M.Tjoa, dosen Kehutanan Unpatti, dalam pemaparannya mengatakan, tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu, memahami permasalahan tenurial yang mendasari konflik di pertambangan rakyat skala kecil, memahami bagaimana pengaturan hak tenurial mempengaruhi mata pencaharian di pertambangan rakyat skala kecil.
Selain itu, memahami dampak gender dari hak tenurial di pertambangan rakyat skala kecil, memahami bagaimana tenurial mempengaruhi lingkungan dari kegiatan pertambangan rakyat skala kecil serta menghasilkan pilihan kebijakan berbasis penelitian yang mengatasi masalah sosial-lingkungan pertambangan rakyat skala kecil.
“Persoalan inilah yang kemudian menjadi latar belakang kami dalam melakukan penelitian,” ungkap Tjoa.
Penjabat Sekda Sadali Ie, pada kesempatan itu mengatakan, acara FGD di hari ini, tentu akan memberikan suatu gambaran yang riil terkait dengan persoalan tenurial Gunung Botak yang dipresentasikan oleh tim peneliti.
"Kami berharap diskusi hari ini dapat memberikan suatu rekomedasi terbaik dalam rangka penyelesaian berbagai persoalan di gunung Botak, sehingga ke depan akan dikelola secara baik, secara modern dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat," tandas Sekda.
Pj Bupati Buru, Djalaluddin Salampessy berharap, konsep dari kajian ini akan dapat menjadi dasar dan kebijakan-kebijakan bagi Pemda Kabupaten Buru untuk mendorong sumber daya alam yang sustainable dan bermanfaat secara ekonomi untuk kebutuhan masyarakat.
“Banyak hal yang kemudian bisa dirumuskan terkait masukan dari hasil kajian ini, diantaranya bagaimana mengelola persoalan-persoalan adat yang kemudian berimplikasi pada hak-hak tenurial yang kemudian di kompilasi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, terutama untuk kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi untuk PAD,” tandasnya.
Sebagaimana diketahui, diseminasi hasil penelitian ini merupakan penelitian antara Staf Dosen Jurusan Kehutanan Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon dan Dosen Australia National University (ANU) yang diharapkan menjadi bahan rekomendasi dalam pengambilan kebijakan terkait pengelolaan penambangan di Gunung Botak. (AJP)
0 komentar:
Post a Comment