"Kami Gerakan Pemuda Pemudi Maluku Barat Daya (GPP-MBD) memberikan dukungan sepenuhnya kepada BPKP Perwakilan Maluku untuk dapat menghitung semua kerugian yang ada," kata Ketua Umum GPP-MBD Stepanus Termas kepada wartawan, Senin (24/5/21).
Disamping itu, GPP-MBD meminta agar BPKP dapat bekerja jujur, sehingga kasus ini dapat berjalan terang - menerang.
"Namun dengan ini kami GPP-MBD secara tegas mendesak BPKP Maluku untuk bekerja dengan sejujur-jujurnya, jangan tebang pilih, karena ada banyak kabar burung yang kami dengar soal BPKP Maluku, untuk itu kami minta bekerja seadil-adilnya," ucap Termas.
Pihaknya juga berjanji akan mengawal kerja BPKP Maluku sehingga semua proses dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku.
"Kami selalu memantau kinerja BPKP Maluku. Kami tidak akan diam begitu saja karena semua cara kami sudah siapkan dan pada waktunya kami akan minta data dari BPKP Perwakilan Maluku dan kami akan cocokan dengan data kami yang ada," ungkap Termas.
Menurutnya, BPKP Perwakilan Maluku harus fokus terhadap
Total Anggaran Penyertaan Modal yang diterima oleh BUMD PT. Kalwedo selama kepemimpinan Benyamin Thomas Noach, ST (Bupati MBD saat ini) yang mana diketahui sebesar Rp 8.5 miliar, sedangkan Subsidi dari pemerintah pusat Rp.6,4 miliar per tahun.
"Jika dikali 3 tahun, maka total Subsidi yang diterima selama kepemimpinan Benyamin Thomas Noach, di PT. Kalwedo adalah Rp19.2 miliar," rincinya.
Bahkan diduga kuat, banyak sekali peristiwa yang terjadi pada masa kepemimpinan Mantan Direktur PT. Kalwedo, tetapi senagaja ditutupi secara rapi untuk melindungi kejahatannya.
"Seperti dana penyertaan modal untuk BUMD PT . Kalwedo masuk ke rekening pribadi Jantje Dahaklory dan Christina Katipana, SP2D sangat jelas," bebernya.
"Laporan keuangan tidak disertai dengan bukti pengeluaran dan pembelanjaan, kalau saja BUMD PT. Kalwedo hari ini diaudit keuangannya oleh BPK RI atau BPKP RI Wilayah Maluku terkait Penggunaan dana penyertaan modal dan Subsidi dari Tahun 2012 sampai dengan 2016 maka akan terang-menderang kejahatan terselubung selama ini," paparnya.
Ia menambahakan, saat kontrak pelayaran telah ditandatangani, kemudian terjadi kenaikan harga BBM, hanya saja saat itu Dirut BUMD PT. Kalwedo tidak melakukan perubahan terhadap kontrak tersebut.
Laporan terhadap pengunaan Dana Penyertaan Modal dan Subsidi Pemerintah Pusat Penyertaan Modal dijadikan satu laporan padahal dari sumber yang berbeda.
Bahkan, Benyamin Thomas Noach mengambil alih pembayaran Doking KMP Marsela, padahal saat itu yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai Dirut BUMD tetapi telah menjadi Wakil Bupati MBD.
“Masih banyak hal yang terjadi di BUMD PT. Kalwedo dalam masa kepemimpinan Benyamin Thomas Noach, saat itu seluruhnya telah disebutkan dalam laporan-laporan kami, dan juga laporan terbaru oleh Pengacara Pak. Yustin Tuny yang disampikan ke Kejaksaan Tinggi Maluku pada Tanggal 20 Mei 2021, untuk itu BPKP Perwakilan Maluku harus benar-benar menjalankan tugasnya dengan Profesional jangan tebang pilih, sekali lagi kami tegaskan jangan tebang pilih ingat kami akan membandingkan data kami dengan hasil dari BPKP Perwakilan Maluku," pungkasnya. (Red)
0 komentar:
Post a Comment