Sykuran NKRI dan MA Ke-75, Payapo Sebut PN Berdampak Bagi Masyarakat

Piru, Kompastimur.com

Pengadilan negeri dataran Hunipopu Kabupaten Seram Bagian Barat melaksanakan syukuran HUT Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan HUT Mahkamah Agung ( MA ) Ke 75 yang berlangsung di aula pengadilan negeri dataran Hunipopu, Rabu (19/8/2020).

HUT NKRI dan MA Ke 75, berjalan khidmat dan dihadiri oleh Bupati Moh Yasin Payapo serta Forkopimda kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Syukuran berlangsung dengan menerapkan protokoler kesehatan Covid-19.

Bupati SBB Moh Yasin Payapo dalam sambutannya mengatakan momentum perayaan syukuran HUT NKRI dan MA ke 75 tahun, haruslah dimaknai sebagai wujud pengormatan kepada pendiri NKRI, termasuk Lembaga pengadilan Tinggi.

"Kami Pemda dan masyarakat SBB sangat berterimakasih dengan hadirnya lembaga peradilan di Kabupaten SBB dan kehadirannya sudah memberi rasa dan dampak serta manfaat yang luas bahkan sudah memudahkan setiap warga masyarakat Kabupaten SBB dalam mencari keadilan atas perlindungan hukum, baik secara pribadi maupun kelembangaan," ucap Payapo.

Kata Bupati, Pemkab SBB menyambut baik HUT NKRI dan MA ke 75, sebab era demokrasi sekarang yang begitu transparansi, mengharuskan adanya perlindungan hukum bagi para saksi dan korban dalam pembelaan hukum bagi setiap Lembaga peradilan sebagaimana amanat perundang-undangan, serta peningkatan kapasitas dan Integritas aparatur sipil negara.

“Sangat korelasi dengan pelayaan minimal yang wajib diberikan bagi setiap warga negara," puji Payapo.

Syukuran HUT NKRI dan Mahkamah Agung RI ke-75 Tahun akan terus menyemangati reformasi birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayaan publik di Kabupaten SBB yang sangat berkaitan Erat dengan Visi Daerah untuk Lima Tahun Kedepan yaitu "Mewujudkan Masyarakat Kabupaten SBB yang Berbudi Pekerti Luhur, Aman, Sejahtera, Adil, Dan Bermatabat", dengan berbagai misi "Par Kase Bae" Kabupaten Seram Bagian Barat

“Sehinga kedepan, saya berharap adanya perubahan dan pembaruan dalam berbagai proses Tatakelola Pemerintah yang menuju ke arah "Good Government" bagi pelayanan publik sehingga masyarakat benar-benar puas dalam menerima jaminan mutu pelayanan." harap Payapo. (KT-MFS).