Jakarta, Kompastimur.com
Masyarakat Pemantau Kewibawaan Aparatur Negara (Martabat) Indonesia, sebuah organisasi lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang fokus mengamati perkembangan sosial dan kebijakan politik di nusantara. Lembaga ini menanggapi dingin deklarasi KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia).
LSM Martabat ini sebelumnya membentuk Relawan Martabat for Jokowi-Amin 01 yang mendukung pemenangan Capres-Cawapres 2019-2024 ini, memandang gerakan KAMI tak ubahnya gerakan ormas seperti biasanya, cuman kritis pada pemerintah.
Ketua Umum LSM Martabat Indonesia, KRT Tohom Purba, SH, ST, SE, MM, MH menyatakan, “Deklarasi yang dilakukan oleh sekelompok elit yang belum bisa move on dari Pemilu 2019 lalu ini terkesan terlalu elit, karena hanya memunculkan tokoh-tokoh besar dan membawa banyak kepentingan politik praktis.”
“Apa benar gerakan KAMI merupakan gerakan moral seperti yang digaungkan oleh para deklarator dan inisiator dari koalisi tersebut? Arah perjuangan dari KAMI sudah jelas yakni memberikan stigma negatif kepada pemerintah dengan melakukan agitasi propaganda, sehingga sebagian masyarakat merasa empati dan berpihak kepada kaum elit ini”, tuturnya, di sekretariat DPP LSM Martabat, jalan Buncit Raya, Pejaten Jakarta Selatan, Jumat (21/8/2020).
“Kalau bisa berkomentar, ya harusnya mereka masuk ke sistem untuk merubah sistem. Jangan terkesan melakukan makar dengan menjegal upaya-upaya pemerintah konstitusional yang sekarang sedang kerja keras membangun infrastruktur dan SDM di tengah badai Corona yang menghantam dunia”, tegasnya.
Dari sudut pandang LSM Martabat Indonesia, kebijakan pemerintahan Jokowi-Amin yang konstitusional ini sudah on the track.
“Pemerintah perlu mendapat dukungan yang kuat dari semua elemen masyarakat dalam mengatasi covid-19. Namun sayangnya kelompok ini yang justru membuat upaya pemerintah seolah-olah dijegal. Padahal seluruh pemerintahan di berbagai negara sedang bekerja keras menekan dampak buruk pandemi covid-19 ini," ucapnya.
Sekretaris Umum LSM Martabat Indonesia, Arnol Sinaga SH SE menambahkan, bahwa masyarakat justru dibuat heran dengan deklarasi KAMI tersebut.
“Apa urgensi mendesak atas dilaksanakannya deklarasi KAMI dengan kondisi bangsa yang tengah melawan pandemi covid-19 ini? Lebih baik jika energi para deklarator KAMI digunakan untuk aksi nyata kemanusiaan, misalnya dengan mengumpulkan donasi membantu tenaga kesehatan yang tengah mati-matian merawat saudara kita yang diisolasi”, ungkapnya.
Selain itu, menurut Arnol, pilihan akronim KAMI justru memperlemah palsafah hidup bangsa. “Dengan penggunaan KAMI, seolah-olah kita yang tidak ikut dengan mereka, bukan bagian dari Indonesia Raya. Di sini kami tegaskan, Indonesia adalah KITA, bukan KAMI. Jangan pecah belah anak bangsa ini!” tegas Arnol.
Arnol juga menambahkan bahwa, kalau mau membangun NKRI, gerakan KAMI harus mengikuti dan mendukung pemerintahan terpilih. Sehingga, gerakan KAMI jangan kontra produktif dan jangan menjadi kerikil dalam pembangunan Indonesia Maju yang menjadi Visi Presiden Jokowi.
“Tidak ada masalah kalau ikut mengkritik dan mengawasi pemerintah. Yang terpenting gerakan tersebut harus produktif dan bisa sama-sama membangun Indonesia yang lebih baik,” pungkasnya. (KT/rls-GD).
0 komentar:
Post a Comment