Oleh :
(Alan Tampary-Direktur Eksekutif Q-Netral)
Provinsi Maluku merupakan sebuah provinsi yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memiliki luas 46,914,03 Km2, dengan jumlah pendudk di tahun 2019 sebanyak 1.802.870 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 33,83/km2, terbagi menjadi 9 Kabupaten 2 Kota dan terdapat 118 Kecamatan yang terdiri dari 35 Kelurahan dan 1.198 desa dan negeri.
Dari 11 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Maluku Kota Ambon menempati urutan pertama dengan jumlah kepadatan penduduk di ikuti oleh Kabupaten Maluku Tengah yang berada pada posisi kedua.
Dari struktur ekonomi sudah barang tentu efisentrum ekonomi ada di kota Ambon, dikarenakan Kota Ambon merupakan Ibu Kota Provinsi Maluku. Dalam rilis BPS Provinsi Maluku masuk dalam kategori Provinsi termiskin dibawah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan PDRB (Pendapatan Domestic Regional Bruto) lapangan usaha per kapita senilai 24,278.490,00 pada tahun 2018, meski demikian pertumbuhan ekonomi Maluku berada di atas rata-rata nasional dengan pertumbuhan PDRB senilai 5,94.% di tahun 2019 dan pertumbuhan PDRB per kapita senilai 4,20%. (sumber BPS).
Dimasa pandemi Covid-19 yang menimpah hampir semua Negara termasuk Indonesia dan terutama Provinsi Maluku, ada perlambatan pertumbuhan ekonomi dimana kinerja ekonomi Maluku pada triwulan pertama tahun 2020 melambat 4,01%, jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019.
Sesuai dengan data Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku di tahun 2020 sebesar 3,373 T jika dibandingkan dengan APBD tahun 2019 (3, 192 T) terjadi peningkatan sebesar 181 M, dengan anggaran tersebut tentunya masyarakat Maluku sangat berharap kepada Pemerintah Provinsi Maluku dapat melakukan proses percepatan peningkatan ekonomi sehingga kemiskinan di provinsi Maluku dapat terkoreksi dari 4 di bawah Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi 10 besar provinsi yang masuk dalam kategori Provinsi yang maju sebagaimana RPJMD Provinsi Maluku 2019-2024.
Optimisme ini sangat penting kenapa demikian saya sampaikan, sebab ada indikarot yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku dengan memaksimalkan potensi laut Maluku yang selama ini belum di garap secara professional sehingga kontribusi sektor perikanan belum begitu mengembirakan.
Masyarakat sangat berharap Lumbung Ikan Nasional dapat terimplementasi menjadi program rill bagi masyarakat nelayan yang ada di provinsi ini. Disektor migas juga punya potensi besar memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tentu angka kemiskinan dapat terkoreksi jika potensi-potensi tersebut dapat di kelolah dan di manfaatkan dengan baik bagi kesejahteraan masyarakat Maluku.
Pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan topangan terbesar terhadap ekonomi Maluku dan di ikuti oleh perdagang besar dan eceran. Untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi Maluku perlu upaya-upaya nyata dibidang investasi dan peningkatan komsumsi sehingga stabilitas ekonomi Maluku dalam kondisi positif dan angka inflasi dapat terjaga di kisaran 3% secara nasional.
Dengan demikian masyarakat Maluku berharap Makro Ekonomi Maluku di tahun 2021 dapat menstabilkan kembali ekonomi di tengah krisis akibat covid-19. Narasi besar makro ekonomi Maluku harus mengedepankan Pemulihan Ekonomi, Stabilitas Keuangan dan Perkembangan tatasosial ekonomi dan geopolitik Maluku. Publik Maluku ingin tahu Makro Ekonomi Maluku 2021 yang tercover dalam APBD 2021 seperti apa.
Jika pertumbuhan ekonomi nasional di prediksi di angka 4,5%-5,5% seharusnya ini juga bisa disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Maluku sehingga rasa kepercayaan diri dari para pelaku ekonomi di daerah ini bisa terjaga.
Dari angka yang termuat di APBD 2021 Pemerintah Provinsi Maluku, publik ingin tahu berapa persen (%) alokasi APBD 2021 untuk kesehatan menggingat pandemic Covid-19 belum bisa diselesaikan secara nasional selama proses penerapan protocol kesehatan tidak ketat.
Masyarakat tidak mau lagi menjadi korban akibat tingginya biaya proses rapid test yang membebani masyarakat, padahal dalam alokasi penanganan Covid sudah dianggarakan. Angka kematian ibu hamil dan bayi juga masih tinggi, proses pelayanan dan ketersediaan sarana kesehatan di pulau-pulau terluar masih jauh dari harapan masyarakat.
Sementara alokasi anggaran bidang pendidikan sudah barang tentu di alokasikan sebesar 20% dari APBD sebagaimanah amanat UU, apakah ini tetap dikawal oleh Anggota DPRD Provinsi Maluku. Kita lihat dan rasakan bersama begitu besarnya hantaman Covid-19 terhadap sendi dan tatanan dunia pendidikan.
Peningkatan kualitas SDM, adaptasi tenologi dan persiapan menuju industry 4,0 dan reformasi pendidikan sesuai kultur dan geografis Provinsi Maluku juga diperhatikan secara serius baik eksekutif dan legislative dalam penyusunan rancagan anggaran pendapatan belanja di tahun 2021.
Kita menyadari bahwa geografis provinsi Maluku yang terdiri dari kepulauan menjadi salah satu factor hambatan bagi dunia pendidikan terutama pada daerah tertinggal, terdepan dan terluar.
Distribusi para pengajar juga belum merata sehingga kondisi dunia pendidikan di provinsi ini sangat memprihatinkan. Jika aspek dialokasi sebesar 20% dari APBD Maluku untuk dunia pendidikan, lantas masyarakat jasa konstruksi juga menayakan berapakah anggaran untuk pembangunan infrastruktur di daerah ini. Jika kita bicara pendidikan berarti kita tidak bisa lepas dengan ketersediaan infastruktur begitupun bicara ekonomi juga berhubungan erat dengan infrastruktur.
Dari 11 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 118 Kecamatan, 35 Kelurahan dan 1.198 desa sangat dibutuhkan sinergitas antara Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Banyak kita temukan proyek pembangunan infastruktur yang terjadi tumpang tindih antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, hal hasil dari kejadian tersebut fasilitas tersebut tidak difungsikan sebagaimana peruntukannya (mubasir).
Ini gambaran lemahnya system komunikasi dan koordinasi tingkat pengambilan keputusan akibat akurasi data lapangan yang kurang baik. Kita menyadari bahwa sebuah proses pembangunan apa saja yang harus menjadi perhatian utama adalah data, pembangunan yang berbasis data jauh lebih efektif jika dibandingkan tanpa menggunakan data, dan itu juga berlakuan pada aspek lainnya. (Rls)
0 komentar:
Post a Comment