Namrole, Kompastimur.com
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, diminta segera menetapkan status Bupati Kabupaten Buru Selatan (Bursel) Tagop Sudarsono Soulissa, terkait dugaan tindak pidana gratifikasi yang sementara ini ditangani oleh lembaga anti Korupsi ini.
Hal itu dikemukakan Praktisi Hukum Jitro Nurlatu, kepada media ini melalui rilisnya yang dikirimkan dalam pesan Whatsappnya, Rabu (8/07).
"Menurut hemat saya selaku praktisi hukum dan juga masyarakat Bursel, meminta KPK mengedepankan asas keterbukaan akuntabilitas dan profesionalitas sebagaimana di atur dalam UU KPK Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 5," ujar Nurlatu.
Nurlatu berharap KPK dapat menjelaskan status kasus ini, dan apabila kasus tersebut sudah ada pada tahap penyelidikan, maka diharapkan untuk segera menaikan status penanganannya pada penyidikan, guna menentukan dugaan pelaku dari tindak pidana tersebut, agar kasus ini terang benderang
"Apabila KPK tidak mengambil suatu langkah yang mempunyai kepastian hukum, maka ditakutkan kasus lama kelamaan diberhentikan," kata pengacara muda ini.
Dimana, hal penetapan status ini telah di atur dalam UU KPK Pasal 40 ayat 1 dan kasus ini juga berkaitan dengan etika birokrasi di Bursel yang di pimpin oleh Tagop Sudarsono Soulisa selaku Bupati.
Bilamana, lanjutnya, kasus ini dibiarkan terus menerus tanpa ada penetapan status, maka akan menjadi tanda tanya yang tentunya berpengaruh pada citra politik istri Bupati Bursel Safitri Malik Solissa, yang ingin mempergunakan hak politiknya selaku warga negara, untuk melanjutkan kepemimpinan suaminya di Negeri Fuka Bipolo.
Selain itu, bila kasus ini terus dibiarkan tanpa adanya penetapan kasus, pasti akan mendatangkan stigma tidak baik di tengah masyarakat kepada Bupati mereka.
Menurutnya, agar tidak mengurangi citra politik dari Tagop Sudarsono Soulisa selaku tokoh politik dan istrinya Safitri Malik Soulisa yang sebentar nanti menjadi salah satu kontestan dalam pilkada Bursel Periode 2020-2025. Maka, tambahnya, KPK dalam waktu dekat harus menjelaskan status penangan perkara dari kasus yang ditangani ini dan menjelaskan status Tagop Sudarsono Soulisa selaku Bupati Bursel, apakah diduga selaku tersangka dalam kasus tersebut atau hanyalah sebagai saksi dalam kasus tersebut.
"Agar masyarakat Indonesia terlebih khususnya masyarakat Bursel dapat memahami kedudukan Bupati mereka dalam kasus ini. Apabila tidak ada satupun kepastian hukum yang dinyatakan oleh KPK maka ditakutkan publik menilai kasus ini hanyalah sebuah hiasan politik menjelang pesta Demokrasi pada 9 Desember 2020 mendatang," tutur Nurlatu. (KT/01)
0 komentar:
Post a Comment