• Headline News


    Thursday, April 9, 2020

    AMPI Desak PSBB Diterapkan di Maluku


    Ambon, Kompastimur.com 
    Ketua DPD AMPI Maluku, Yussri AK Mahedar SH MH mendesak segera diterapkan PSBB di Maluku.

    "Keinganan kami mencegah COVID-19 tidak mengusik hidup kami negeri para Raja ini. Atas nama kemanusian dalam hidup berbangsa dan bernegara, maka Pembatasan Sosial Berskala Besar sangat Mendesak untuk dilakukan Oleh Pemerintah Propinsi Maluku dan kabupaten/kota," tanggap Ketua DPD AMPI Maluku, Yusri AK Mahedar dalam siaran persnya yang dikirim kepada awak media, Rabu (8/4).

    Menurut Mahedar, Respon Pemerintah Pusat RI dalam penanganan COVID 19 terwujud dalam pembentukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19).

    Peraturan Pemerintah ini diharapkan dapat merespon secara efektif penanggulangan serta pencegahan penyebaran Virus Covid 19.

    Namun pada kenyataannya PP ini pun bukan merupakan perwujudan dari suatu hukum yang sesuai dengan harapan. Aturan-aturan dalam PP  tersebut masih menyandera Kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengambil keputusan mengeluarkan kebijakan untuk memberlakukan Pembatasan Sosial, entah dalam bentuk Pembatasan Wilayah, Rumah atau Rumah sakit sesuai dengan kondisi yg dialami masing masing daerah terkait fakta penyebaran Virus Covid-19 yang mengancam masyarakat suatu daerah.

    Hal ini, kata dia, telah mengakibatkan kelambatan yang terjadi ketika Keputusan Menteri Kesehatan untuk menetapkan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak kunjung dilakukan.

    Hal itu menjadikan pengaturan tentang PSBB dalam PP 21/2020 belum dapat dilaksanakan. Padahal pemerintah daerah sudah menunjukkan inisiatif untuk melindungi warganya di berbagai wilayah untuk melaksanakan PSBB terlebih dahulu. 

    "Namun akibat lambatnya Pemerintah Pusat mengambil tindakan, maka kebijakan yang diambil daerah tidak komprehensif dan menimbulkan ketidakpastian hukum di tengah cepatnya persebaran COVID 19 di Indonesia," tegaskan Mahedar.

    Dipertegas lagi olehnya, mengingat secara kewilayahan Negara Indonesia bercorak kepulauan seperti contohnya Prov. Maluku, maka Seharusnya Pemerintah daerah saat ini diberikan kewenangan Otonomi yang sesungguhnya dalam menyikapi kondisi kedaerahan terkait penanganan penyebaran Virus Covid -19.

    Apabila harus menunggu Persetujuan Menteri Kesehatan, maka akan terjadi keterlambatan pemberlakuan Pembatasan sosial yang saat ini sudah harus dilakukan bagi daerah daerah yang tingkat waspada terhadap penyebaran virus Covid 19 sudah masuk kategori waspada tingkat tinggi, atau darurat .

    "Apabila terlambat akan mengakibatkan semakin banyak korban," ingatkan Mahedar.

    Selain itu, Substansi PP 21/2020 sangat terbatas, sehingga tidak memadai untuk melaksanakan percepatan penanganan COVID 19. PP ini hanya mengatur tentang PSBB

    “Padahal  untuk memberlakukan karantina wilayah, rumah ataupun rumah sakit kita memerlukan peraturan pendelegasian untuk memberikan dasar agar inisiatif berbagai kepala daerah dalam menanggulangi COVID bisa memiliki koridor dan dasar pengaturan yang jelas,"sambung Mahedar.

    Nilainya lagi, kalau Pengaturan PSBB dalam PP 21/2020 pun tidak dilakukan menyeluruh dan masih mengalami banyak kekurangan karena hanya mencakup kriteria PSBB dan tata cara penetapan status PSBB oleh Menteri Kesehatan .

    "Dan sama sekali belum menjawab kebutuhan hukum tentang pelaksanakan PSBB, terutama terkait dengan pelaksanaan kewajiban negara dalam melindungi warga negaranya," pungkas Mahedar.(KT/10)

    Video Terbaik Tahun Ini

    Baca Juga

    • Blogger Comments
    • Facebook Comments

    0 komentar:

    Post a Comment

    Item Reviewed: AMPI Desak PSBB Diterapkan di Maluku Rating: 5 Reviewed By: Redaksi
    Scroll to Top