Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) di nilai lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai lembaga yang Melindungi hak hak dasar Orang Asli Papua (OAP).
Fakta membuktikan bahwa dana Otonomi Khusus (Otsus) yang diperuntuhkan untuk Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Kerakyatan serta Infrastruktur hampir 80% belum tersentuh pada OAP. Penggunaan dana Otsus malahan tidak kelihatan dan transparan.
Hal ini disampaikan langsung oleh Aktivis muda Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI, Yance Dasnarebo, SH melalui WhatsApp kepada Kompastimur.com, Senin (06/01/2020).
"Tujuan dan fungsi penggunaan dana Otsus seperti yang di tuangkan dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2001, tentang kesejahteraan bagi Orang Asli Papua dalam pelayanan pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan, tujuannya sangat jelas," ucapnya.
Tetapi fakta yang terjadi saat ini malah terdapat kejanggalan terkait dengan kebijakan yang di buat oleh Pemda yang terkadang di luar aturan. Buktinya sangat nyata, hal ini bisa kita jumpai salah satunya biaya pendidikan di koyta Sorong yang sakingnya sangat mahal, fasilitas pendidikan yang kurang memadai dan juga pelayanan BPJS yang masih aktif, namun masih di pungut biaya.
"Ini tugas dan tanggung jawab yang seharusnya di kaji baik oleh MRPB, banyak hal terkait dengan pembangunan infrastruktur yang bersumber dari dana Otsus di bangun tidak tepat pada sasaranya. Untuk itu perlu adanya audit dana Otonomi Khusus oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," paparnya.
Lebih lanjutnya, kepala daerah juga mempunyai hak sebagai penguasa, anggaran yang dikuncurkan harus tepat pada sasarannya jangan tebang pilih, sehingga tidak terjadi indikasi penyalahgunaan pada dana Otsus.
Harapannya kepada Mendagri dan bapak Presiden Joko Widodo harus berbicara langsung kepada MRP dan MRPB sebagai perwakilan resmi masyarakat adat dan Orang Asli Papua.
"Bapak Presiden harus perintahkan KPK untuk segera mengevaluasi keberadaan tambahan dana Otonomi Khusus tahun 2019 yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi papua barat sebesar Rp. 2,5 Triliun. Selain itu, juga ada tambahan Dana Infrastuktur untuk Papua dan Papua Barat sebesar Rp 4,6 triliun," ujarnya.
Jika hal ini tidak dilakukan oleh Presiden dan Mendagri, dirinya yakin OAP akan tuntut tentang referendum sebagai solusi Papua merdeka akan terus bermunculan dan lahan korupsi akan semakin terbuka dan imbasnya akan berdampak pada rakyat kecil.
"Karena Dana Otsus yang Di Berikan untuk pemerintah provinsi Papua Barat di tahun 2019 sangat besar, lembaga MRPB dan DPR fraksi Otsus harus menyiapkan program yang bersumber dari dana otsus sebagai bentuk pemberdayaan bagi masyarakat Papua," tandasnya.
Dalam pembagian fungsi dana Otsus di peruntuhkan paling terbesar di bidang kesehatan sebesar 20%, pendidikan 15%, dan 5% untuk ekonomi kerakyatan dan infrastruktur. Namun, sampai saat ini belum juga memberikan kesejahteraan bagi orang asli papua.
Yance tegaskan, MRPB sebagai lembaga resmi yang hadir sebagai wadah untuk memperjuangkan Perlindungan hak-hak dasar OAP harus bekerja dengan baik, untuk menyelamatkan hak kesulungan OAP di bumi Cendrawasih ini.
"Kalau memang Lembaga MRPB selalu dijadikan sebagai kepentingan segelintir orang lebih baik dibubarkan saja, karena tidak mampuh memperjuangkan hak-hak dasar tentang kesejahteraan OAP seperti yang sudah di amanatkan dalam Undang-Undang Otsus nomor 21 Tahun 2001," tegasnya.
Dirinya menambahkan, Presiden Joko Widodo dan Mendagri harus mengevaluasi total penggunaan dana Otsus di Provinsi Papua barat, yang di nilai tidak mampu mengatasi angka kemiskinan yang masih terus bertambah dan tingkat pendapatan OAP masih jauh di bawa standar.(KT-Jefri)
0 komentar:
Post a Comment