Wabup Tanggapi Demo Pemuda Adat Buru

Namlea, Kompastimur.com

Wakil Bupati Buru, Amos Besan SH menegaskan, agar penolakan masyarakat adat terhadap rencana pengembangan pariwisata di wilayah Dataran Rana, Kabupaten Buru, perlu untuk dicermati dan dilihat dari berbagai aspek.

"Normatifnya, kami sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah, berkeinginan besar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sekaligus meningkatkan taraf ekonomi masyarakat termasuk di dalamnya, masyarakat adat di dataran rana. Kami berupaya untuk menghapus stigma bahwa masyarakat adat itu terbelakang, kurang terpelajar dan belum bisa berinteraksi dengan masyarakat modern,"tandas Wabup Buru, Amos Besan SH dalam siaran pers yang diterima awak media, Rabu (25/9/2019).

Amos membenarkan,  bahwa untuk mewujudkan hal tersebut perlu effort yang luar biasa, sebab kemungkinan ketersinggungan, pasti ada. Namun ini telah menjadi resiko dalam progress pembangunan di daerah manapun (apabila berkaitan dengan masyarakat adat).

Untuk itu, tegaskan Wabup, agar unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa asal Buru terutama yang berasal dari dataran Rana perlu disikapi dengan bijak.

"Kami menghargai masukan dari adik-adik mahasiswa asal Buru. Namun perlu diperjelas bahwa kami selaku pemerintah daerah  berupaya untuk meminimalisir keterasingan dataran rana dengan memaksimalkan pembangunan berbagai infratsruktur penunjang bagi masyarakat adat. Sekaligus berupaya meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat adat melalui berbagai program, salah satunya melalui program pariwisata Danau Rana Sapa Dunia, yang diharapkan dapat menjadi pemicu bagi pengembangan sektor ekonomi lain di dataran rana,"tandas Wabup.

Lebih lanjut ditegaskan, apabila dalam eksekusinya terdapat hal-hal yang tidak pas menurut pihak-pihak tertentu,  Pemda membuka diri untuk berbagai masukan.

"Untuk adik-adik mahasiswa, saya mengajak untuk berpikir yang konstruktif dan solusional. Saya pribadi perlu mengklarifikasi beberapa hal bahwa program Danau Rana Sapa Dunia merupakan merupakan program jangka panjang yang proses perencanaannya telah ada sebelum saya menjabat sebagai wakil bupati. Tujuannya positif. Hanya saja saya tidak pernah diberikan briefing maupun penjelasan teknis mengenai program Danau Rana Sapa Dunia dari pihak Dinas Pariwisata yang secara teknis bertanggungjawab dalam mengeksekusi program tersebut," akui Wabup.

Diungkapkannya, kalau Dinas Pariwisata sama sekali tidak pernah berkomunikasi dengannya selaku wakil bupati, baik lisan maupun tulisan yang menjelaskan mengenai program Danau Rana Sapa Dunia secara konkrit.

Sebelumnya, pihaknya tidak mengetahui secara spesifik mengenai program Danau Rana Sapa Dunia. 

Ia selaku Wakil Bupati, baru mengetahui duduk persoalannya ketika terjadi demo yang dikoordinir oleh mahasiswa Buru di Ambon.

Seharusnya, ketika mengeksekusi program tersebut, Kepala Dinas Pariwisata dapat berkonsultasi terlebih dahulu dengan dirinya, baik itu dalam kapasitas sebagai Wakil Bupati maupun sebagai bagian dari masyarakat Adat, agar kondisi seperti ini dapat dicegah.

Dalam  kaitannya dengan program Danau Rana Sapa Dunia, Dinas Pariwisata perlu memperhatikan kedudukan Danau Rana sebagai situs yang dianggap sakral, keramat, dan merupakan pusat peradaban bagi masyarakat adat di Dataran Rana.

"Saya selaku anak adat memiliki tanggungjawab besar untuk menjaga dan merawat nilai serta kesakralan budaya di dataran rana yang diwariskan oleh leluhur dari 24 suku adat di pulau Buru. Untuk itu saya mengajak kita semua, untuk bersama sama menjaga eksistensi nilai budaya adat istiadat dan kesakralan danau rana agar selalu terlindungi dari pengaruh negatif globalisasi. Kita harus mengambil contoh di beberapa daerah di luar Buru, akulturasi budaya dan asimilasi kebudayaan telah mendegradasi nilai budaya asli penduduk negeri setempat. Saya berharap, jangan sampai hal tersebut terjadi di danau rana," tegasnya.

Tambah Wabup, jauh sebelum bergulirnya program Danau Rana Sapa Dunia, Danau Rana sendiri telah menarik perhatian jutaan mata karena pemandangan alam yang eksotis. Nilai eksotisme yang berpadu dengan nilai sakral dan keaslian budaya yang masih dipertahankan, menjadikan danau rana sebagai potensi daerah, yang bila dikelola dengan baik, tentunya akan membawa berkah bagi penduduk Dataran Rana dan pulau buru pada umumnya tanpa menyebabkan distorsi sedikitpun bagi kebudayaan asli  yang telah ada.

Untuk itu pemerintah perlu mengajak seluruh  pemangku adat pulau Buru untuk berdiskusi mencari solusi seperti apa program yang cocok dan bagaiman proses pelaksanaannya sehingga tidak berdampak negatif bagi penduduk di dataran rana.

"Dari beberapa masukan yang saya dapat dari masayrakat adat, maka saya menghimbau kepada Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buru, bahwa komunikasi itu perlu. Saya bukan patung di Pemerintah Kabupaten Buru. Saya merupakan perwakilan masyarakat adat di Kabupaten Buru. Untuk itu perlu saya tegaskan bahwa dalam melakukan program terutama yang berkaitan dengan nilai budaya dan kesakralan adat istiadat di Pulau Buru, tolong koordinasikan dengan baik. Jangan menganggap semua kekuasan dan kewenangan yang diberikan kepada saudara sebagai Kepala Dinas, dapat dilaksanakan dengan mengabaikan hak orang lain, terutama hak masyarakat adat yang terdiri dari 24 suku asli yang ada di Buru,"kecam Wabup..

Selaku anak adat, Wabup juga menyampaikan pesan dengan menegaskan kalau dirinya bukan penonton, dan ia ingin berbuat yang terbaik untuk pulau buru.

Wabup sadar betul bahwa dalam membangun Buru, seluruh komponen harus bekerja sama. "Kami selaku masyarakat adat membuka diri untuk bergandeng tangan dengan seluruh elemen masyarakat lainnya, pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat guna meminta dukungan, masukan dan saran yang dapat dijadikan sebgai panduan dalam melaksanakan program-program pembangunan di bidang keparawisataan," tanggap Wabup.

Sebagai Wakil Bupati sekaligus Anak Adat, Amos akan berkomunikasi dengan para stakeholder agar seluruh program yang bersinggungan dengan komunitas adat, dapat dikonsultasikan terlebih dahulu sehingga dapat dilakukan penilaian risiko untuk meminimalisir efek negatif dari suatu program yang bersinggungan dengan nilai-nilai yang ada pada Masyarakat adat.

Bentuk tanggungjawab moril selaku anak adat, Wabup akan meminta petunjuk kepada Bupati Buru dan akan memanggil kepala Dinas Pariwisata dalam waktu dekat untuk memperjelas situasi ini. Sekaligus melakukan evaluasi terhadap konsep pengembangan wisata di Danau Rana. Melakukan Pendalaman terhadap Rencana Aksi yang telah disusun, sekaligus melakukan penilaian risiko dan dampak bagi komunitas dan ekosistem di Dataran Rana. (KT/10)

Baca Juga

11:59:00 PM