LKAAM Sumbar Berharap Presiden Ikutkan Darmizal di Kabinet Jilid II

Dr Drs H M Sayuti MPd

Jakarta, Kompastimur.com

DATUK Rajo Panghulu Ketua Umum Pucuk Pimpinan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) provinsi Sumatera Barat atau Sumbar Dr Drs H M Sayuti MPd berharap kepada Presiden RI terpilih Ir Joko Widodo (Jokowi) agar mengikutsertakan putra Minang dalam Kabinet Indonesia Kerja jilid II tahun 2019-2024 mendatang.

"Keterwakilan putra Minang dalam kabinet seharusnya menjadi pertimbangan bagi pak Presiden Jokowi dalam menyusun kabinetnya," kata Datuk Sayuti kepada wartawan, Selasa (3/9/2019).

Ketika ditanya, siapa putra Minang yang lebih layak mendampingi Presiden dalam kabinet?. Dirinya menjawab, putra Minang banyak yang layak, tapi sangat layak Dr HM Darmizal MS yang akan mewakili putra Minang dalam kabinet mendatang.

Sayuti yang disapa dengan pak Datuk ini memberi alasan yang logis tentang sosok Darmizal yang amat layak jadi menteri.

"Beliau (Darmizal-red) masih muda, agresif, gigih dan sangat peduli dengan masyarakat. Apalagi Darmizal yang kita kenal selama ini ramah dan santun kepada semua orang. Hal itu menambah bukti jika sosok Darmizal amat dibutuhkan dalam melayani rakyat Indonesia dimasa yang akan datang," terangnya.

Lebih lanjut Datuk menjelaskan soal rencana perpindahan Ibu kota ke Kalimantan. Menurutnya, sosok Darmizal adalah sebuah jawaban penghubung antara masyarakat Minang dengan Ibukota yang jaraknya cukup jauh dibandingkan dengan sekarang.

Dr HM Darmizal MS

"Pak Darmizal akan mampu menjadi penguhubung masyarakat Minang nantinya. Saya yakin itu," tegas Datuk.

Sayuti Datuk Rajo Panghulu juga memaparkan, meskipun perolehan suara 01 pada Pilpres April lalu di Sumbar jauh dari harapan. Bukan berarti putra Minang tak dilibatkan dalam kabinet.

"NKRI ini dibangun dari semua elemen, agama, suku, dan profesi. Kami berharap jangan lihat dari hasil Pilpres kemarin. Akan sangat bijak kita melihat peran orang Minang pada masa perjuangan kemerdekaan dan sebelumnya, khususnya kontribusinya terhadap NKRI," demikian Sayuti menjelaskan. (KT/Wit)