Mantan Penjabat Desa Akan Lapor Bupati SBB ke KPK

Piru, Kompastimur.com

Beberapa mantan penjabat Desa di Kabupaten Seran Bagian Barat akan melaporkan Bupati SBB Moh Yasin Payapo ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dalam waktu dekat ini.

Bupati SBB Moh Yasin Payapo dilaporkan ke Komisi Pemberantas Korupsi ( KPK ) terkait pemotongan Dana Desa (DD) untuk 92 Desa yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2017 lalu.

Salah satu mantan Penjabat Desa yang enggan namanya dipublikasikan Kepada Kompastimur.com Rabu (26/6) menegaskan pihaknya bersama beberapa mantan penjabat Desa punya tekad dan niat untuk melaporkan Bupati SBB Moh Yasin Payapo ke Komisi Pemberantas Korupsi ( KPK) terkait pemotongan DD sebesar 1,5% itu.

"Dalam waktu dekat ini, kami sudah ke Jakarta langsung ke gedung KPK untuk melaporkan Bupati SBB Moh Yasin Payapo,” ungkapnya.

Menurutnya, hal ini tidak bisa dibiarkan, apalagi masalah Dana Desa yang dipotong oleh Bupati SBB lewat SK Bupati yang dikeluarkan itu, sehingga terjadinya pengurangan DD untuk 92 Desa di Kabupaten SBB dengan potongan bervariasi sesuai dengan besar anggaran Dana Desa.

"Bupati SBB harus bertanggung jawab, maka dengan itu kami laporkan langsung ke KPK," tegasnya.

Ditambahkan, soal tentang APB Desa 2017 dan APB Desa Perubahan Anggaran 2017 jadi ada pengurangan anggaran 2017 di 92 Desa di SBB, sementara tidak terjadi pengurangan anggaran Dana Desa di seluruh kabupaten /Kota di Indonesia,

" Hanya terjadi di Kabupaten SBB dengan digunakan SK Bupati SBB," ujarnya. (KT/MFS)