Status Negeri Lokki, Maspaitella Minta Ketua Banleg DPRD SBB di Gantikan

Piru, Kompastimur.com

Perdebatan soal Ranperda untuk menetapkan status negeri yang dibuat oleh Anggota DPRD SBB melalui Badan Legislasi DPRD SBB dinilai syarat adanya konspirasi kepentingan politik yang sengaja dipermainkan sekaligus dipolitisir oleh Ketua Banleg DPRD SBB Hendrik Seriholo.

Persoalan status Desa Lokki menjadi Negeri Lokki yang menjadi perdebatan masyarakat khususnya Huamual dan Kabupaten SBB secara umum terjadi di karenakan ketidakpuasaan masyarakat akibat ketidak profesional anggota DPRD SBB dalam hal ini Badan Legislasi DPRD SBB.

Sejauh ini, Badan legislasi DPRD SBB dalam mekanisme perencanangaan baik penyusunan naskah akademik sampai dengan menyusun naskah Ranperda yang berkaitan dengan status Negeri Adat tidak mendasarkan pada sebuah kajian dan penelitian yang matang dan tidak mendasar karena tidak pernah melibatkan pemangku lembaga adat baik lembaga adat di tiap-tiap negeri maupun lembaga adat tiga batang aer yakni Tala, Eti ,Sapalewa.

Dalam pembuatan naskah akademik sampai dengan pembahasan Ranperda yang sudah rampung tidak pernah ada penelitian secara faktual yang mendalam akan status negri tersebut.

Badan Legislasi DPRD SBB hanya menggunakan cara teoritis tanpa ada dasar melalui kajian, namun kajian demi kajian yang di lakukan selama itu hanyalah kajian teoritis tanpa kajian fakta lapangan, ini mustahil namanya jangan buat pembodohan terhadap masyarakat SBB.

Marsel Maspaitella tokoh muda SBB Kepada Kompastimur.com Jumaat (10/8) menjelaskan bahwa bagaimana mungkin membuat regulasi tentang hukum adat tetapi tidak melibatkan masyarakat adat secara kelembagaan adat untuk berbicara?

“ Dalam regulasi pembuatan hukum adat tetapi tidak melibatkan lembaga dan masyarakat adat, itukan koyol namanya,” kata Maspaitella.

Bagi Maspaitella produk rancangan hukum seperti Ranperda mengenai status negeri yang di buat oleh DPRD SBB melalui Badan Legislasi ini merupakan produk kepentingan politik dan kepentingan “Cari Muka”.

"Ya ini politik cari muka namanya di masyarakat supaya masyarkakat SBB menilai mereka bisa kerja padalah kerja tidak becus," ungkap Maspaitella.

Maspitella memintah supaya ketua Badan Legislasi digantikan saja dan Ranperda tentang negeri harus dipending sampai dengan pemilihan anggota DPRD SBB yang baru untuk ditinjau kembali berdasarkan syarat-syarat pembuatan produk peraturan perudang - udangan yang berlaku.

“Jika soal kepala desa dan raja defenitif, saya minta Bupati SBB untuk membuat Perbup untuk menyelesaikan masalah pemilihan dan atau pengangkatan raja defenitif," pungkas Maspaitella.

Selain itu juga Maspitella meminta lembaga lembaga adat khususnya saniri tiga batang aer mengambil peran dalam masalah adat ini agar ranperda negeri yang tidak jelas terkait dengan status hukum adat dapat dilihat secara bersama-sama.

“Saya mintakan pula kepada Pemda SBB untuk memfasilitasi saniri tiga batang aer agar dapat berproses dan terlibat langsung untuk menyelesaikan masalah hak-hak masyarakat adat di SBB secepatnya," tutup Maspaitella. (KT-MFS)